 |
| Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menyerahkan draft LKPj Wali Kota Sibolga TA 2022 kepada Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik di Gedung DPRD Sibolga, Selasa (28/3/2023). (foto:mm/jhonny simatupang) |
Dokumen LKPj Wali Kota Sibolga tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sibolga dipimpin Akhmad Syukri Nazri Penarik selaku Ketua didampingi wakilnya Jamil Zeb Tumori di ruang rapat Gedung DPRD Sibolga, Selasa (28/3/2023) dihadiri 14 anggota dewan.
Dalam sambutan tertulisnya terkait LKPj Wali Kota Sibolga TA 2022 yang dibacakan Pantas, Jamaluddin menyampaikan, Realisasi Pendapatan APBD TA 2022 Sibolga termaktub sebesar Rp623,5 miliar lebih dari target Rp660,8 miliar lebih atau 94,36%. dengan Realisasi Belanja sebesar Rp709,9 miliar lebih dari target Rp823,8 miliar lebih atau 86,18% dan Realisasi Pembiayaan sebesar Rp175,8 miliar lebih atau 107.88%.
Dengan hasil Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga 2022 secara makro, tercatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai sebesar 72,791%, Pertumbuhan ekonomi 4,15%, Persentase penduduk miskin sebesar 11,47%, GINI Rasio sebesar 0,346%, Pengangguran Terbuka sebesar 7,05%, dan Inflasi sebesar 6,43%.
"Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat adalah salah satu prioritas kinerja dan ini bisa terlaksana dengan baik dengan pencapaian standar pelayanan minimal dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan," ujar Jamaluddin.
Pendidikan juga berjalan baik dengan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan anak-anak didik juga turut mewarnai keberhasilan di bidang pendidikan, lewat kompetisi yang dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Demikian pengurangan angka kemiskinan, tingkat pengangguran juga turut menunjukkan pencapaian kinerja.
"Namun harus diakui, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilakukan penguatan dalam hal pembinaan sumber daya aparatur, penyusunan rencana pengendalian serta evaluasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait, sinergis dan komprehensif," imbuhnya.
Sementara pencegahan dan penanganan Covid-19 masih tetap harus dilaksanakan, termasuk vaksinasi sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Sedangkan capaian kinerja beberapa program kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasinya nol sebagai akibat dari pemerintah pusat dan spending mounditoring, sehingga terjadi pergeseran anggaran pada 2022.
"Maka itu juga, khusus tugas pembantuan Pemkot Sibolga pada 2022 hanya di bidang perdagangan, yaitu program pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan (pembangunan revitalisasi Pasar Dewa Sakti)," bebernya.
Kemudian, permasalahan tapal batas wilayah antara Pemkot Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sudah begitu lama sudah dapat diselesaikan sesuai dengan Kemendagri 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang telah ditandatangani pada 9 November 2022 difasilitasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu).
"Dapat kami sampaikan, untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sibolga, kami mengacu sumber pendanaan dari pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai surat yang telah kami sampaikan pada 8 Oktober 2021 Nomor 900/1880/2021 dan MoU di tandatangani pada 30 Desember 2021 untuk pelaksanaan kegiatan dimulai pada 2022," tutur Jamaluddin.
Menurutnya, kesepakatan tersebut wujud realisasi dalam bentuk pinjaman daerah kepada BUMN melalui PT SMI direncanakan selama 95 bulan dengan anggaran sebesar Rp88.3 miliar lebih. Pinjaman PEN daerah merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pemda berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
"Saya berharap hasil pelaksanaan program PEN ini akan membantu penuntasan permasalahan infrastruktur di Sibolga dan juga mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daeran (PAD) Sibolga di masa yang akan datang," pungkasnya.
Setelah membacakan dokumen LKPj Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, Pantas selanjutnya menyerahkan draft LKPj tersebut kepada Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik.
Kemudian, Syukri menyampaikan menerima dokumen LKPj tersebut dan akan membahasnya bersama anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan hingga awal April 2023 mendatang. (jhonny simatupang)
