 |
| Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH,dalam Forum Smart City Tahun 2023. (foto/istimewa) |
Kegiatan yang digelar di Ballroom Shangri - La Hotel Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diselenggarakan pada 12-14 Juni 2023, dihadiri bupati/walikota peserta program 100 Smart City.
Forum Smart City Tahun 2023 dibuka Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mochamad Hadiyana, pembicara Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang membagikan pengalaman dan program-program yang telah berjalan di Kota Surabaya.
Kemudian hari kedua Selasa 13 Juni 2023, dilanjutkan evaluasi kegiatan yang dipersentasekan Plt Bupati Syah Afandin diwakili Sekda Langkat, H Amril Sos, M.AP. Dalam kesempatan ini, Sekda memaparkan perkembangan implementasi program Smart City Langkat yang tertuang dalam dokumen master plan Smart City Langkat.
Dalam evaluasi ini para asesor memberikan apresiasi dengan apa yang telah di lakukan Kabupaten Langkat terkait program-program Smart City melalui program quickwin. Adapun masukan yang di berikan oleh asesor agar program-program yang telah berjalan dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarkat.
Dalam kegiatan ini, Plt Bupati Syah Afandin turut didampingi JF Analis Kebijakan Ahli Utama Setdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM, Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setdakab Langkat H. Sutrisuanto, S.Sos, M.AP. Kepala Bappeda Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP. Kadis Kominfo Langkat H. Syahmadi, S.Sos, M.SP.
Kepala BPKAD Langkat Drs. M. Iskandarsyah. Kadis Kesehatan Langkat dr. Juliana, MM. Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari, S.STP, M.AP. Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab. Mahardhika Sastra Nasution, S.STP, M.AP. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Langkat, Winnanda Akbar, S.STP.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Dalam arahannya, mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat.
"Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas.
Untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), dari awalnya 3.414 klasifikasi jabatan menjadi 3 kelompok jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.
"Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian," jelasnya.
Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana, dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut MenPAN-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia.(mm/red)
