Lewat Peningkatan Mutu Layanan, Pemkot Sibolga Siap Pertahankan UHC

Sebarkan:
BPJS Kesehatan Sibolga ketika menyelenggarakan FGD di Pemkot Sibolga baru-baru ini. (foto:mm/ist)
SIBOLGA (MM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga berkomitmen untuk terus mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih sejak Januari 2018 untuk menjamin biaya kesehatan seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga.

Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Sibolga baru-baru ini di Kantor Pemkot Sibolga, yang dihadiri oleh DPRD, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan camat se wilayah Kota Sibolga.

Kegiatan terkait strategi peningkatan mutu layanan di Kota Sibolga itu merupakan bentuk kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Sibolga.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Sibolga, M Yusuf Batubara, menekankan upaya kolaborasi bersama seluruh kecamatan untuk fokus pada kasus pencegahan dan pengelolaan diabetes melitus, hipertensi, dan tuberkulosis. 

Karena berdasarkan informasi yang didapatkannya dari dashboard JKN yang menampilkan profil pelayanan daerah, Sibolga menjadi kota ke-4 tertinggi di Propinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk pasien yang memiliki diagnosa hipertensi.

"Oleh karena itu, mari kita optimalkan upaya yang lebih giat lagi dalam berbagai kegiatan baik itu di upaya kesehatan masyarakat (UKM) hingga upaya kesehatan perorangan (UKP) demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kota Sibolga," tegas Yusuf.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Rita Masyita Ridwan, saat membuka sesi pemaparan pada kegiatan FGD tersebut, berkenan menjelaskan berbagai manfaat Program JKN yang telah hampir satu dekade berjalan, yaitu salah satunya pembiayaan hemodialisis (cuci darah) pada peserta JKN yang memiliki penyakit gagal ginjal kronis. 

Menurutnya, tindakan hemodialisa ini dilakukan sebanyak dua kali dalam seminggu seumur hidup. Padahal satu kali tindakan membutuhkan biaya sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah, sehingga diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta JKN dengan kebutuhan ini adalah sebesar sembilan juta delapan ratus ribu rupiah.

"Pelayanan kesehatan berupa promotif dan preventif mari kita upakan bersama-sama. Salah satu yang kami upayakan di era digitalisasi ini adalah melalui Aplikasi Mobile JKN, yaitu skrining riwayat kesehatan," ujar Rita. 

Skrining ini, sebut Rita, mudah dan cepat untuk dilakukan dan memiliki manfaat yang luar biasa penting bagi peserta JKN untuk mengetahui risiko penyakitnya sejak dini. 

"Ini rutin dilakukan cukup satu kali dalam setahun, tidak hanya untuk pencegahan sejak dini, namun juga untuk memantau kondisi kesehatan peserta. Terutama untuk peserta yang sudah menderita penyakit kronis, kami melakukan pemantauan melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program Rujuk Balik (PRB)," jelas Rita.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Jamil Zeb Tumori, mengimbau seluruh puskesmas untuk meningkatkan upaya promotif preventif tersebut. Sebab, kata dia, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor 43 Tahun 2019 menjelaskan tentang pengertian puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 

"Oleh karena itu, saya sangat mendukung kolaborasi yang terjalin baik dengan seluruh pihak terutama di sini BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN ini. Hal ini tentunya sejalan dengan visi Kota Sibolga 2021-2026, yaitu mewujudkan Sibolga sehat, pintar, danmakmur," tukas Jamil. (jhonny simatupang)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com