 |
| Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumut, Dr. H. KRT. Hardi Mulyono Surbakti. (foto:mm/dok) |
Suasana semakin dihebohkan tatkala Edy Rahmayadi meresmikan Masjid Agung Medan, tiga hari sebelum berakhir masa jabatannya. Padahal, pembangunan masjid terbesar tersebut belum rampung 100 persen.
Menanggapi kehebohan ini, Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumut, Dr. H. KRT. Hardi Mulyono Surbakti, menyebutkan, kondisi tersebut sangat tepat menggambarkan kinerja Edy Rahmayadi selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut.
“Pola kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, ya memang seperti itu. Lebih mementingkan seremoni daripada hasil kerja,” ujar Hardi Mulyono, saat ditemui di Hotel Grand Jamee, kemarin.
Hardi Mulyono menilai, buruknya kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat sebagai Gubernur Sumut, sesungguhnya telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Sumatera Utara karena waktu lima tahun menjadi sia-sia.
“Bayangkan, lima tahun tanpa prestasi apapun yang bisa membanggakan Sumatera Utara dan bisa mengejar ketertinggalan Sumatera Utara dibanding provinsi lainnya,” ujar Hardi.
Selain kinerjanya yang buruk, lanjut Hardi, Edy Rahmayadi juga dinilai tidak bisa menghargai partai yang mengusungnya sebagai Cagubsu pada Pilgubsu 2018 lalu. Sebagai sosok yang tinggi hati, Edy Rahmayadi tak sungkan membuka ketidak-akurannya dengan Wagubsu Musa Rajeckshah (Ijeck). Padahal, Ijeck adalah Ketua DPD Golkar Sumut, salah satu partai yang mengusung Edy menjadi Cagubsu. “Sudah tidak berprestasi, tidak bisa pula berterimakasih.”
Karena tidak memiliki prestasi apapun selama lima tahun menjadi Gubsu, apalagi tidak bisa menghargai partai yang mengusungnya menjadi Cagubsu pada Pilgubsu 2018, maka Partai Golkar tetap kukuh untuk tidak akan mendukung Edy Rahmayadi jika dia maju lagi pada Pilgubsu 2024 mendatang.
Golkar Sumut, katanya, memiliki banyak kader yang cukup potensial untuk dicalonkan sebagai Cagubsu pada Pilgubsu 2024. “Cukup kemarin saja. Ke depannya, Golkar Sumut sudah punya Cagubsu yang rendah hati dan lebih potensial,” tegas Hardi Mulyono.
Menurut Hardi, fihaknya sudah berulangkali mengkritisi kepemimpinan Edy Rahmayadi selama menjadi Gubernur Sumut, sejak 5 Sept.2018 s/d 5 Sept. 2023. Namun, dia tidak melihat ada upaya Edy Rahmayadi untuk memperbaiki pola kepemimpinannya, agar menghasilkan prestasi yang bisa membanggakan dan dapat mengejar ketertinggalan Sumatera Utara dibanding provinsi lainnya. “Coba carilah, tak ada satupun prestasi Edy Rahmayadi sebagai Gubsu,” ketus Hardi Mulyono.
Satu hal yang gampang diingat dari sosok Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, cumalah omongannya yang sangat sering menimbulkan kegaduhan. Selain itu, selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pun tak mampu menarik anggaran Pusat (APBN) untuk menunjang program pembangunan yang dicanangkan Pemprov Sumatera Utara. “Edy Rahmayadi viral dan dikenal bukan karena prestasinya, tapi karena omongannya yang suka membikin kegaduhan,” terangnya.
KPK Usut Proyek 2,7 T
DI Bagian lain keterangannya, Hardi Mulyono juga minta KPK agar mengusut proyek sarana prasarana jalan sebesar Rp 2,7 T, yang dinilai sarat masalah sejak awal penganggarannya. Proyek itu pun tak jelas bagaimana kelanjutannya, setelah masa tugas Edy Rahmayadi sebagai Gubsu berakhir pada 5 September kemarin. “Kami minta dan dan mendesak KPK untuk mengusut proyek 2,7 T tersebut,” tegas Hardi.
Sebagaimana diketahui, proyek multiyears ini sarat masalah sejak awal. Terutama karena tidak semua fraksi DPRD Sumut menyetujui sistim penganggarannya. Belum lagi masalah yang menimpa salah satu kontraktornya yang kebetulan adalah perusahaan plat merah. “Sejak awal, proyek ini sudah mengundang kegaduhan. Jadi, KPK mesti mengusutnya agar menjadi terang benderang.”
Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, juga menegaskan tidak akan lagi mengusung Edy Rahmayadi jika yang bersangkutan maju sebagai Cagubsu pada Pilgubsu 2024. Alasan Gerindra Sumut, Edy Rahmayadi gagal total sebagai Gubsu serta tidak berterimakasih kepada partai Gerindra yang ikut mengusungnya sebagai Cagubsu pada Pilgubsu 2018 lalu. (mm/rel)
