 | ||
| Nafriani Sihombing saat di Kantor BPJS Cabang Sibolga. (foto:mm/ist) |
Ia telah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) kelas 3.
Saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Ani dengan senang hati berbagi pengalamannya selama menjadi peserta Program JKN.
“Hari ini saya datang ke kantor BPJS Kesehatan ini untuk memastikan status kepesertaan saya sekaligus ingin mendapatkan informasi langsung dari petugas BPJS Kesehatan. Jadi ibu saya ingin masuk ke dalam kuota pemerintah di Kabupaten Dairi. Kebetulan ada saudara kami dari dinas sosial di sana menginformasikan bahwa masih terdapat kuota dari pemerintah daerah untuk mendapatkan BPJS Kesehatan gratis untuk masyarakat setempat,” ungkap Ani memulai pengalamannya, Rabu (27/9/2023).
Di sela-sela kesibukannya, Ani menyempatkan waktunya datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sibolga dan mendapatkan pelayanan di Loket Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Ani ingin mengetahui persyaratan dan prosedur menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Pada kesempatan itu, petugas memberitahukan untuk administrasi yang perlu dilengkapi adalah dengan membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan buku tabungan. Karena keluarganya dalam KK terdaftar di kelas dua, maka Ani juga wajib mengikuti kelas yang sama.
Selain itu, menjawab pertanyaannya terkait kuota yang tersedia untuk PBPU BP Pemda bagi ibunya di Kabupaten Dairi, petugas mengarahkan untuk dapat mengonfirmasi informasinya langsung ke dinas sosial setempat untuk pengajuan segmen peserta tersebut.
“Saya terdaftar BPJS Kesehatan melalui dinas pendidikan tempat saya bekerja sebagai tenaga honorer di sana. Namun nanti, jika sudah habis kontrak, saya akan mendaftar sebagai peserta mandiri kelas dua mengikuti anggota keluarga lainnya sesuai KK saya tadi, seperti arahan petugas di depan. Ibu saya juga demikian, jika memang ada kuota alangkah ringannya beban kami jika bisa mendapat gratis dari pemerintah,” ungkap Ani.
Ani menyatakan, program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi dirinya pribadi dan juga keluarganya. Jika sudah aktif status kepesertaannya, ia tidak perlu lagi khawatir. Khususnya bagi sang ibu yang terpisah jarak dengannya antara Kota Sibolga dan Kabupaten Dairi.
Apalagi buat ibunya yang sudah menua, dengan segala risiko penyakit di usia senja, kesehatan menjadi hal utama untuk dijaga. Ia juga membandingkan kondisi di mana saat itu ia belum menggunakan asuransi kesehatan apapun saat berobat.
“Sebelum terdaftar BPJS Kesehatan, saya berobat memakai biaya sendiri alias pasien umum. Untuk pelayanan yang didapatkan sama, namun bayar sendiri. Semuanya dihitung mulai dari jasa dokternya hingga tindakan yang saya dapatkan. Rasanya berat juga saat membayar. Saat ada uang saja berat mengeluarkannya apalagi tidak ada uang,” ujar Ani.
Wanita ramah ini juga membagikan pengalamannya ketika menemani sepupunya yang ternyata pernah menjadi Kader JKN di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Ani pernah menemani sepupunya tersebut ke rumah peserta yang menunggak iuran. Kunjungan itu menjadi pengalaman yang berkesan dan Ani mendapatkan pelajaran tersendiri.
“Ketika kunjungan saya melihat berbagai kondisi peserta menunggak. Ada yang bisa bayar namun lupa atau merasa tidak menggunakan BPJS Kesehatannya karena tidak pernah sakit. Namun di sisi lain, ada yang memang membutuhkan, tapi tidak bisa bayar penuh saat itu juga. Jadi, bagi saya, sehat itu adalah berkah dan disiplin membayar iuran bulanan adalah kewajiban. Kita tahu prinsip BPJS Kesehatan adalah gotong royong, jadi lebih baik kita sehat dan dimampukan membayar bulanan, jika raga sehat jiwa pun akan sehat dengan iuran tersebut bisa membantu pembiayaan bagi yang sedang sakit atau membutuhkan,” tukas Ani. (jhonny simatupang)
