 |
| Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting (kanan) |
Diketahui, hingga Senin (4/12/2023), baru ditemukan dua orang dari 12 korban yang dinyatakan hilang karena peristwa tersebut.
Kepada awak media, Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, pihaknya mendorong penanganan bencana tersebut lintas sektoral. "Kita prihatin dan berbela sungkawa. Saya mendorong agar upaya penanganannya lintas sektor. Para korban harus segera ditemukan dan masyarakat yang terkena dampak banjir bandang itu harus ditangani sebaik mungkin," katanya, Senin (4/12/2023).
Baskami mengatakan, BPBD telah bekerja maksimal, sejak hari pertama terjadinya bencana alam tersebut. Kendati demikian, menurut Baskami, pemerintah harus terus berupaya agar dampak bencana tersebut ditangani maksimal. "Sebanyak 35 rumah rusak, 12 rumah di antaranya rusak berat karena tertimbun batu besar. Ada 200 orang mengungsi akibat banjir bandang itu," imbuhnya.
Baskami juga meminya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun pihak terkait lainnya, untuk memastikan ketersediaan pangan, pakaian dan obat-obatan yang dibutuhkan. "Juga persoalan infrastruktur, drainase, air bersih yang harus ditangani. Maka upaya penanganan serta penanggulangan ini harus lintas sektor," tambahnya.
Menurutnya, perlu dicari penyebab pasti terjadinya banjir bandang di Humbahas. Baskami mempersoalkan, kerusakan hutan dan hilangnya daerah tangkapan (penahan air) di areal sekitar DanauToba.
"Saya berkali-kali berdiskusi dengan pemerhati lingkungan, aktivis, warga masyarakat, mahasiswa tentang masalah ini. Harus ada upaya kongkrit dari kita menyelamatkan alam sekitar DanauToba itu," jelasnya.
Bagi Baskami, dalam beberapa waktu terakhir, banjir bandang Humbahas merupakan rentetan peristiwa banjir yang semakin sering terjadi di kawasan Danau Toba. "Maka harus ada kepedulian dan aksi konkrit baik pemda, pemprov dan pemerintah pusat mengenai kerusakan-kerusahan hutan ini. Adakan upaya reboisasi, penghijauan agar tidak mudah terjadi longsor dan banjir," pungkasnya.(mm/red)
