 |
| Korps HMI FIS Unimed Aksi di depan kantor Gubernur Sumut. (foto/ist) |
Aksi mereka lakukan dalam rangka memeringati hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) dengan tema yang mereka usung adalah “Lindungi Perempuan dari Kekerasan, Tindak Tegas pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan.”
“Kami mahasiswa yang tergabung dalam Kohati Komisariat FIS Unimed hari ini menyuarakan masih absennya negara melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan khususnya di Sumatera Utara ini. Perempuan masih belum menjadi prioritas pembangunan, masih dianggap sebagai pelengkap dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan suara korban kekerasan, lambat dan cenderung tidak serius di tindak lanjuti laporannya oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat dan daerah,” kata Koordinator aksi, Nanda Yatira.
Dalam orasi yang mereka sampaikan, mereka mendesak agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serius dalam menangani dan menindaklanjuti laporan korban kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga mendesak agar pelibatan perempuan dalam pembangunan di Sumatera Utara ini dilibatkan secara aktif di semua level.
“Kita mau Sumatera Utara ini menjadi daerah ramah terhadap perempuan, tidak cenderung menjadi daerah pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Tentu hal tersebut telah menjadi komitmen Presiden dan harus serius dikawal oleh Pejabat Gubernur Propinsi Sumatera Utara sekarang ini. kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan berpartisipasi aktif dalam upaya mendorong perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dan mendorong mereka agar berani bersuara. Mari kita bersama-sama membangun Sumut ini dengan hidup bebas dari ketakutan, diskriminasi, dan kekerasan. Hidup layak bagi perempuan bukanlah suatu pilihan, melainkan hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Ujar Nanda yang juga sebagai Ketua Kohati Komisariat FIS Unimed,” ujarnya.
Selain massa aksi dari HMI FIS Unimed, hadir juga korban kekerasan terhadap perempuan bernama Miftahul Jannah (23 thn). Miftahul sendiri, pernah mendapat kekerasan dalam Rumah Tangga oleh ayahnya sendiri bernama Aprianto yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Labuhanbatu. Miftahul juga menyampaikan bahwa ayahnya tersebut juga menyandang status tersangka Perzinahan di Polres Labuhanbatu.
“Saya menyayangkan sikap Pj Gubernur Sumatera Utara sampai saat ini hanya diam, ia tampak tidak sedikitpun tersentuh hatinya dengan pengaduan korban kekerasan seperti saya. Sampai sekarang pelaku yang merupakan Pegawai Sipil Negara (PNS) di Dinas Pendidikan Sumatera Utara masih saja menjalankan tugasnya tanpa ada tindakan atau sanksi apapun. Begitu juga dengan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga lambat, sampai hari ini tidak diadili diruang peradilan. Saya sebagai korban sangat kecewa melihat ini, seolah tidak ada ruang yang adil bagi korban kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang saya alami, ujar Miftah dalam orasinya,” katanya.
Miftah pun berharap agar ada tindakan yang tegas bagi PNS yang melakukan kekerasan. Mendesak agar Pejabat Gubernur Sumatera Utara mendisiplinkan pelaku tersebut, sebagai bukti jika Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berpihak pada korban.
“Aneh rasanya, jika ada pelaku dari kalangan PNS tidak mendapatkan tindakan pendisiplinan. Sudah dilaporkan sejak lama tapi Gubernurnya diam saja, ada apa ini?, jangan sampai korban menyimpulkan jika hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Saya mendesak agar Pj Gubernur menindak tegas pelaku kekerasan..Sambung Miftah”
Terlihat saat aksi tersebut massa berjumlah 50 orang mahasiswa yang menampilkan pembacaan puisi dan orasi dari mereka satu persatu. Aksi juga dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Resort Kota Medan. Terlihat perwakilan Gubernur Sumatera di tengah-tengah massa aksi mendengarkan statement yang disampaikan oleh massa aksi. (zein/rel)
