 |
| Petugas Posyandu Anggrek, Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, melakukan penimbangan dan pengukuran bayi. (foto/ist) |
KABUPATEN Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) salah satu wilayah yang dinilai berhasil melakukan intervensi stunting secara maksimal. Tak heran, jika angka stunting Kabupaten Simalungun dibawah kepemimpinan Bupati Radiapoh H Sinaga dapat menurun.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Adilah Palupi disela-sela melakukan pemantauan intervensi Stunting Serentak di Posyandu Anggrek, Nagori Teladan, Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, kemarin.
Adilah Palupi mengatakan, kehadirannya secara langsung untuk melihat pelaksanaan intervensi stunting. Hasil kunjungan ini nantinya dilaporkan kepada Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) dengan harapan tercapainya generasi emas Indonesia 2024.
Setwapres Adilah Palupi mengapresiasi pelaksanaan Posyandu Anggre tingginya antusias kaum ibu di Kecamatan Bosar Maligas yang antusias membawa anaknya untuk melakukan pemeriksaan, tinggi badan dan timbang badan di Posyandu
 |
| Pantau Intervensi Serentak Stunting, Tim Setwapres Kunker Ke Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.(foto/ist) |
"Yakni menyasar ibu hamil, Balita dan calon pengantin. Untuk ibu hamil kita mengharapkan keluarga mendukung kesehatan dari ibu hamil tersebut,"ujar Hamid.
Untuk balita, Hamid mengimbau agar kader Posyandu di Nagori (desa) Teladan memperhatikan fase di usia 0 sampai 6 bulan. "Ini sangat riskan mohon diperhatikan dengan memberikan ASI ekslusif,"tandas Hamid.
Menyoal pasangan suami istri, Hamid mengatakan Dinkes Sumut telah berkoordinasi dengan pihak Kemenag. "Kami ingin pengantin tersebut bagaimana status kesehatannya, fisiknya, artinya kami terus bekerja sama dengan KUA dan tokoh agama-agama lainnya di bawah Kanwil Kemenag Sumut," pungkas Hamid Rizal.
 |
| Wakil Bupati Simalungun H. Zonny Waldi memberikan keterangan kepada media. (foto/ist) |
REMBUK Stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan bersama-sama antar perangkat daerah penanggungjawab layanan dengan lembaga maupun sektor non pemerintah.
Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Gimbrot Sinaga menyampaikan, dalam pencapaian tujuan penurunan stunting, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2001.
Untuk itu Pemkab Simalungun secara bersama-sama mel-akukan rencana-rencana taktis penurunan stunting,” ujar Gimbrot pada Rembuk Stunting digelar di Balai Harungguan Pemkab Simalungun.
Hasil kegiatan Rembuk Stunting diharapkan menjadi dasar gerakan penurunan melalui integrasi program kegiatan yang dilakukan antar perangkat daerah, penanggungjawab daerah dan partisipasi masyarakat.
“Rembuk Stunting bertujuan untuk penurunan stunting dengan melibatkan perangkat daerah, direktur rumah sakit, direktur PDAM Tirta Lihou, perusahaan swasta dan tim pendamping keluarga. Untuk kegiatan Rembuk stunting ini menggunakan APBD Kabupaten Simalungun tahun 2024,” terang Gimbrot.
 |
| Wabup Simalungun bersama peserta rembuk stunting berfoto bersama. |
Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, mengatakan tujuan Rembuk Stunting untuk menyahuti Perpres No 72 Ta- hun 2001 tentang pengendalian penurunan stunting. “Secara nasional pada tahun 2024 ini, mengintruksikan kepada kita dan mengamanahkan agar penurunan stunting mencapai 14 persen pada tahun ini,” ujar Zonny Waldi.
Maka dari itu, saat ini angka stunting di Simalungun mencapai 17 persen. Dalam artian ada 3,7 persen lagi untuk pihaknya bisa mencapai terget nasional dengan jumlah 14 persen.
“Kita juga tahu bahwa penurunan stunting ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Tentunya kita lakukan Rembuk Stunting ini dan kita buat perencanaannya, kita atur pelak- sanaannya dan tentu akan kita laporkan,” ujar Zonny.
Sebutnya lagi, dengan Rem- buk Stunting ini, akan disusun seluruh program-program penurunan, sehingga kelak Pem- kab Simalungun bisa mencapai terget nasional, bahkan juga di bawah target nasional.
“Saya sudah sampaikan, strategi yang paling penting dalam penurunan stunting. Strategi ini harus menyasar lokasi atau nagori yang ada anak stuntingnya,” ujarnya lagi. Adapun sasaran utama dalam hal penurunan stunting juga harus menyasar ibu hamil. Pada dasarnya pengendalian stunting adalah penanganan 1.000 kehidupan.
“Artinya, mulai dari hamil sampai anak tersebut berumur 2 tahun. Inilah yang menjadi sasaran kita dalam penurunan stunting di Simalungun. Itu akan terus kita pantau kesehatan ibunya, kita pantau asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh dan kita pantau juga sanitasi di lingkungan,” ucapnya.
Dikatakan Zonny, pola hidup dan lingkungan sangat berpengaruh kepada lahirnya atau pun adanya anak- anak stunting. Maka dari itu pihaknya berharap agar hal ini dilakukan dengak baik, hingga jumlah anak stunting di Simalungun berkurang hingga tidak ada lagi.
 |
| Peserta rembuk stunting mendengar pemateri. |
Mai mengatakan, tahun 2024 difokuskan kepada ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun. Kemudian komunikasi perubahan perilaku juga masih memiliki dampak strategis dalam upaya penurunan stunting. Dan pertama ini program pemerintah menuju Indonesia Emas,” ungkapnya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI pada Tahun 2024, target Penurunan Prevalensi Stunting sebesar 14%. Dan saat ini Kabupaten Simalungun berada di 17,7%, mengalami kenaikan 0,3%. “Disamping itu, Posyandu juga harus menjalankan pendataan untuk mencapai target 100%. Tim harus jemput bola, dengan mendatangi rumah keluarga sasaran.”
Sementara itu Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf Selamat Faojan yang juga dilibatkan dalam hal penurunan stunt- ing di Simalungun mengata- kan, dengan adanya program pemerintah pihaknya juga fokus mendukung Pemkab Simalungun.
“Kami dari Kodim men- dukung pemerintah daerah (Pemkab Simalungun), ini memang perlu penanganan khusus. Dan pertama ini program pemerintah menuju Indonesia Emas,” ungkapnya.
Dijelaskan, kemustahilan apabila mencapai generasi yang mampu bersaing di dunia jika di dalam kandungan dan sampai berumur dua tahun, bayi kekurangan gizi.
“Apabila ini berkelanjutan, tentu dia tidak akan bisa bersaing di dunia interna- sional. Saya akan mengerahkan Babinsa kami ke keseluruh penjuru Simalungun untuk dapat berkolaborasi, sehingga program ini bisa kita lakukan dengan baik,” ucapnya lagi.
Dikatakannya lagi, jika pro- gram-program dan kerjasama dalam penurunan stunting ini dilakukan dengan baik, ten- tunya target 14 persen secara nasional tercapai pada akhir tahun ini.
Lokus Stunting
Simalungun ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokus stunting di Indonesia sejak tahun 2019 dengan angka prevalensi stunting sebesar 32,38%, pada Tahun 2021 sebesar 28% menurun sebanyak 4,3 point, pada tahun 2022 berhasil turun lagi sebesar 10,6 menjadi 17.4% namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan.
Untuk itu seluruh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan ting- kat Nagori yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting serta BUMN, BUMD, pihak Swasta, Tenaga Ahli Profesioanal, Fasilitator PKH dan pelaku pelaku di tingkat Nagori seperti Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu serta seluruh stake- holder diminta benar-benar serius dan berkomitmen memberikan kontribusinya dalam usaha pencapaian target 14% tersebut.
Pemerintah kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari Perang- kat Daerah penanggung jawab layanan di kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecama- tan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi prioritas desa lokus dan desa tidak lokus.
Beberapa langkah yang akan dilakukan agar target capaian 14% angka prevalensi stunting tahun 2024:
- Melakukan Intervensi Serentak pencegahan stunting melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran balita dan ibu hamil.
- Mengoptimalkan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang ada dalam melakukan Intervensi Sensitif dan Spesifik.
- Updating Data sasaran.
- Memberikan sosialiasi penyadaran dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting dan cara pencegahannya.
- Pembinaan TPPS Kecamatan dan Desa.
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan dan Desa.
- Mengoptimalkan kehadiran sasaran di Posyandu. (advertorial diskominfo simalungun)
