 |
| Beberapa bagian bangunan fasilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) di Lumban Pea Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba banyak sudah mengalami kerusakan ataupun hilang. (foto/ist) |
Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat bersama LSM Sakti yang diketuai Rinaldi Hutajulu sebelumnya membuat permohonan RDP ke DPRD Kabupaten Toba untuk meminta penjelasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba (Disparbud Toba) yang telah dilaksanakan pada Senin tanggal 01 Juli 2024.
Menurut Adhikara Hutajulu, sebagai warga yang keberatan dengan kinerja Disparbud Toba mengatakan bahwa RDP kemarin dilanjutkan dengan turun ke lokasi KWT Lumban Pea bersama DPRD dan pihak Disbudpar Toba.
"Dalam RDP dijelaskan usulan dari Disbudpar untuk membangun sampai memfungsikan Kawasan Terpadu, sekitar Rp48 Miliar. Saat ini yang sudah disetujui di tahun anggaran 2023 besarannya sekitar Rp14,8 Miliar dan tahun ini 2024 sekitar Rp8 Miliar," ujar Adhikara, Kamis (4/7/2024).
Adhikara menyampaikan kekesalan, tanda tanya dalam permasalahan hingga kini, proyek yang dikerjakan tahun 2023 sudah banyak mengalami kerusakan dan ada yang hilang.
Dilanjutkannya, dalam proyek pembangunan di Lumban Pea tersebut di tahun 2023 ada temuan BPK dan dibenarkan oleh inspektorat dan sudah dilakukan pengembalian, kalau tidak salah sekitar Rp500 juta atau 1 Miliar.
"Sesuai perencanaan dana yang diusulkan untuk membangun dan memfungsikan KWT adalah Rp48 Miliar, namun sebelum anggaran tersebut disetujui bagaimana perawatannya? Jika dilakukan pembiaran akan sia - sia dibangun," ucapnya dengan nada bertanya.
Agar diketahui, sampai sekarang kawasan tersebut belum difungsikan karena berbagai macam faktor salah satunya akses jalan menuju ke lokasi belum memadai. Selain juga lokasi tersebut sudah banyak ditumbuhi semak belukar dan sesungguhnya perencanaan apa yang dilakukan Disbudpar.
"Seandainya pembangunan selesai, target wisatawan mana yang akan mengunjungi kawasan tersebut dan kapan bisa terealisasi untuk menghasilkan PAD serta meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata," katanya.
Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Toba, melalui Disbudpar nya harus memiliki konsep dan perencanaan yang benar untuk melakukan atau merealisasikan suatu pembangunan.
"Hingga kini tidak satupun tujuan wisata di Kabupaten Toba yang menjadi prioritas, untuk dijadikan tujuan favorit bagi wisatawan seperti yang ada di Kabupaten tetangga Samosir," tandasnya.
Sementara saat mencoba menghubungi Kepala Dinas Disbudpar Toba, Rusti Hutapea lalu mengirim chatting melalui WhatsApp tidak menanggapi hingga berita ini sampai ke meja redaksi. (Acon)
