 |
| Sunarji Harahap, M.M. |
PASANGAN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Setelah mengucapkan sumpah sesuai Pasal 9 Undang - Undang Dasar 1945, Prabowo memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dalam pidatonya, ia mengangkat berbagai isu, termasuk korupsi, kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi komoditas, serta masalah Palestina.
Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Keputusan ini tercantum dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024, di mana Prabowo dan Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi syarat 20 persen suara di setiap provinsi di 38 provinsi Indonesia.
Dengan adanya Kabinet Merah Putih yang baru diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat penekanan yang kuat pada penerapan ekonomi syariah dalam pemerintahan. Dilansir dari berbagai sumber, kabinet ini mencakup berbagai menteri yang berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi dan bisnis.
Presiden Prabowo meminta kabinetnya bahu membahu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% bahkan mencapai 10 %. Kabinet Merah Putih juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi mikro, dengan fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis ekonomi syariah. Langkah-langkah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.
Prabowo dalam pidato agenda Retreat Kabinet Merah Putih hari pertama di kompleks Akademi Militer (Akmil di Magelang, Indonesia sedang menghadapi berbagai macam tantangan untuk keluar dari jebakan negara dengan penghasilan menengah alias middle income trap country. Tantangan paling kentara adalah stagnasi ekonomi yang dalam sepuluh tahun ini rata-rata hanya tumbuh 4,2%, struktur ekonomi yang masih tergantung komoditas hingga penurunan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
Masih teringat Dalam visi dan misinya Capres dan Cawapres yang diusung tujuh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Indonesia itu akan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya.[cut]
 |
| Sunarji Harahap, M.M. |
Keduanya juga akan menguatkan ekosistem industri halal dan memberikan insentif yang diperlukan. Keduanya juga memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap. Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.
Begitu juga masih terngiang di telinga kita serangan Cawapres Gibran Rakabuming Raka (saat masih jadi Cawapres) terhadap Cawapres M. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tentang SGIE saat debat Cawapres untuk Pilpres 2024. Hal tersebut membuat Cak Imin bingung lantaran tidak tahu arti SGIE. Moment itu membuat perhatian banyak pihak. Tak hanya saat debat, namun pasca debat pun tetap menjadi perhatian serius banyak pihak. Terutama tentang jebakan singkatan dan aturan main Debat Pilpres.
“Kalau kita bicara ekonomi syariah, SGIE itu sebagai parameter. Melalui pemahaman terhadap parameter yang baik dan benar, kita bisa merumuskan bagaimana mengembangkan ekonomi syariah yang juga baik dan benar ke depan. Itu kuncinya, dan apa kepanjangan SGIE? SGIE adalah State of the Global Islamic Economy, yakni laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan Dinar Standar di Dubai, Uni Emirate Arab. Laporan tersebut mencakup berbagai sektor ekonomi islami. Seperti sektor keuangan syariah, makanan dan minuman halal. Kosmetik halal, farmasi halal, perjalanan ramah untuk muslim serta media dan rekreasi islami
SGIE atau State of Global Islamic Economic Report adalah laporan global mengenai perkembangan ekonomi syariah negara-negara di dunia, terutama anggota OKI. Laporan ini jadi rujukan global ekonomi syariah karena memuat berbagai sektor dalam ekonomi syariah. Berdasarkan Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis Dinar Standard, Indonesia mempertahankan posisi ketiga dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Melalui SGIE Report 2023, sebuah prestasi membanggakan menunjukkan kemajuan Indonesia dalam inovasi di beberapa aspek ekonomi syariah lainnya.
Peningkatan peringkat Indonesia tersebut membuktikan upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah semakin menunjukkan hasil positif. Berbagai perkembangan tersebut tentu memberikan perspektif bagi kita semua, termasuk dalam hal ini Dinar Standard, untuk melihat perkembangan industri halal Indonesia secara lebih komprehensif Potensi Ekspor Produk Halal Indonesia, gambaran komprehensif GIEI 2023 tentang posisi berbagai negara di dunia tersebut harus direspons positif sebagai peluang ekonomi halal global yang bernilai triliunan dolar.[cut]
 |
| Sunarji Harahap, M.M. |
Ini peluang emas yang harus kita manfaatkan secara optimal, sebab Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam global. Yang diperlukan selanjutnya adalah bagaimana kita terus melanjutkan berbagai upaya strategis yang tepat agar Indonesia dapat mewujudkan potensi tersebut.
Dari sini pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengharapkan ekonomi syariah menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia menuju 2045. Mereka menganggap penting untuk mendorong para pelaku ekonomi syariah agar lebih inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan membawa masyarakat perkotaan berinvestasi di desa.
Terlebih lagi dalam laporan Dinar Standard itu menempatkan negara Indonesia di tempat yang cukup mentereng, yakni di urutan keempat setelah negara-negara maju yakni Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirate Arab. Di tahun 2024 naik ke peringkat ketiga. Wajar jika kemudian di dalam visi-misinya saat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dijadikan sebagai janji yang disampaikan kepada masyarakat jika ia terpilih menjadi Presiden RI kedelapan.
Bagi pelaku ekonomi, khususnya ekonomi syariah hal itu menjadi nilai plus tersendiri. Mengingat ekonomi syariah sudah menjadi isu menarik di kancah perekonomian dan perpolitikan kita dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Ekonomi syariah menjadi gagasan penting dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan lebih bersyukurnya lagi, pasangan yang mengusung tema ekonomi syariah, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kini ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2024-2029. Kini kita tinggal menunggu bagaimana janji itu ditepati.
Sistem ekonomi syariah yang bersifat universal muncul sebagai harapan baru bagi banyak negara. Sistem ini diharapkan menjadi sistem ekonomi solutif dari ekonomi kapitalis dan sosialis, termasuk negara Indonesia. Penerapan sistem ekonomi syariah yang baik di suatu negara termasuk Indonesia akan memberikan dampak positif untuk kemaslahatan masyarakat.
Sistem ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, menghapus kemiskinan, keadilan untuk semua kalangan dengan tidak menguntungkan satu pihak saja, transparan, dan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.[cut]
 |
| Sunarji Harahap, M.M |
Komitmen kuat presiden dan calon wakil presiden terpilih dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena meski ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia sangat potensial, tetapi masih harus menghadapi berbagai tantangan.
Meski Indonesia terkenal sebagai negara dengan belanja produk halal besar tetapi dengan jumlah pemain lokalnya rendah. Saat ini, potensi pasar halal domestik yang besar masih lebih banyak digarap pemain luar, jika Indonesia bisa meningkatkan jumlah pemain halal lokal ini semakin banyak dan semakin kuat, tidak hanya pasar domestik, Indonesia juga berpeluang menggarap pasar halal global dari 1,8 miliar Muslim dunia.
Indonesia tentunya belum maksimal dalam mengembangkan industri halal. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain dunia. Ia mencontohkan, di industri fesyen, produk busana Muslim Indonesia diakui sangat berkualitas dan kreatif dan dinilai kompetitif untuk bersaing di kancah global. Namun eksportir busana Muslim terbesar di dunia saat ini justru direbut oleh China yang notabene negara non-Muslim dan belum lama mengembangkan industri halal.
Ekonomi syariah dan industri halal ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menumbuhkan pemain lokal berbasis UMKM dan ekonomi rakyat, jangan sampai besarnya potensi pasar ini akhirnya nanti hanya dinikmati pemain besar lagi dan bahkan pemain asing yang memang memiliki kekuatan kapital besar tanpa harus mendapat dukungan apapun. Cita-cita Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia jadi seperti eutopia.
Dalam upaya mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dan sekaligus meningkatkan jumlah pemain lokal adalah menciptakan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal yang komprehensif. Langkahnya dimulai dari sertifikasi halal, pasokan sumber daya manusia (SDM) industri halal, dukungan pembiayaan syariah untuk industri halal, kawasan industri halal, termasuk pusat riset halal, hingga dukungan edukasi dan promosi halal ke publik yang masif.
Indonesia perlu mengacu negara lain yang serius. Bahkan, negara non-Muslim gencar membangun ekosistem industri halal seperti Thailand, China, dan Korea Selatan. Indonesia pun harus bergerak cepat jika tidak ingin menjadi penonton di industri halal global ini.[cut]
 |
| Sunarji Harahap, M.M. |
Dalam dokumen visi-misi sebenarnya kita menemukan concern ekonomi syariah tersebut meski dengan derajat yang berbeda-beda. Masyarakat bisa mengetahui seberapa komitmen para kandidat dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab, meski tertuang dalam dokumen visi dan misi, tetapi komitmen langsung para kandidat dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat.
Apakah ini hanya ide dari dari tim atau genuine dari keinginan Paslon juga. Sehingga bisa diyakinkan apakah arah kebijakan itu hanya formalitas dokumen atau arah kebijakan yang serius ke depan yang benar-benar ingin dijalankan.
Elaborasi dari presiden Prabowo terkait ekonomi dan keuangan syariah juga akan menarik segmen pemilih muslim. Ini mengingat ekonomi dan keuangan syariah saat ini penting bagi masyarakat Muslim. Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki keunggulan penting untuk memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kompetisi global.
Terlebih sebagai negara muslim terbesar dengan sumber daya berlimpah, seharusnya bisa dioptimalkan agar benefit yang diperoleh dalam rantai halal global dan keuangan syariah global bermanfaat untuk perekonomian nasional. Selain itu, untuk produksi halal global, pariwisata halal, fashion dan kosmetik muslim, dan investasi syariah global bisa dioptimalkan posisi Indonesia sehingga akan bermanfaat besar bagi peningkatan perekonomian nasional, lapangan kerja dan kesejahteraan.(*)
Penulis: Sunarji Harahap, M.M.
Dosen FEBI UIN Sumatera Utara/Guru Best Teacher SMA Unggulan Al Azhar Medan/Pengurus IAEI Sumut/Ketua Dewan Penasehat FOGIPSI Sumut.
