 |
| Kartika Sari, SH. |
PESTA demokrasi Pilkada 2024 sudah diambang pintu. Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sedikitnya ada tiga pasangan calon ‘berebut’ kursi kepala daerah/wakil kepala daerah. Tak satupun terdapat keterwakilan perempuan.
Masing-masing pasangan calon menyuguhkan segudang visi misi dan janji-janji politik, mulai dari perbaikan dan peningkatan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Namun, belum ada yang peduli pada isu - isu kaum perempuan dalam programnya?
Padahal perempuan (emak-emak) sendiri kerap menjadi sasaran atau objek untuk meraup capaian electoral. Tidak jarang para calon Bupati dan wakil bupati memanfaatkan perkumpulan emak-emak seperti majelis ta'lim dan kelompok penerima manfaat bansos untuk mendapatkan simpati dari mereka.
Sedikitnya161.235 suara kaum perempuan memiliki hak pilih pada Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Batu Bara. Dengan 50% lebih pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) keseluruhan, maka perempuan adalah voter yang sangat potensial untuk digarap. Suara perempuan sangat menentukan arah politik pada pesta demokrasi 27 November 2024, mendatang.
Yayasan Perempuan Payung Bangsa (YPPB) yang bergerak di bidang advokasi dan edukasi Perempuan dan Anak menitipkan pesan dan harapan mewakili suara perempuan di Batu Bara. Kelak, Bupati terpilih dapat memasukan agenda prioritas perempuan dalam kebijakan-kabijakannya.
Sejumlah Isu-isu penting dapat diakumulasikan pada Pilkada Batuu Bara, diantaranya: Pertama, pendidikan bagi perempuan, akses pendidikan bagi perempuan belum merata terutama di daerah- daerah pesisir pantai.
Kedua, kesehatan perempuan dan anak perempuan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan. Karena, yang membutuhkan perawatan kesehatan khusus adalah perempuan dengan segudang pengalaman biologisnya.
Ketiga, akses hukum dan keadilan bagi kaum perempuan. Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik terhadap perempuan yang intensitasnya semakin mengerikan sehingga penting adanya akses hukum gratis bagi perempuan.
Ke empat, akses terhadap pengembangan potensi perempuan, lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan perempuan. Menjamin dunia kerja yang adil dan lebih ramah terhadap pengalaman perempuan.
Kelima, program kepemimpinan perempuan untuk membuka ruang-ruang politik dan publik bagi perempuan,untuk memberikan kesempatan pada perempuan membangun ekosistem yang akan melahirkan pemimpin perempuan.
Terakhir sebagai penutup, untuk para perempuan, YPPB berpesan dan menyerukan kepada perempuan agar melek politik. Perempuan harus cerdas dalam memilih pemimpin dalam keberpihakannya terhadap golongan perempuan.
Sehingga emansipasi sebagai penilaian terhadap keikutsertaan perempuan dalam giat-giat pembangunan menjadi terwujud, bukan saja sebagai objek politik hukum, politik dan pembangunan juga menjadi subjek yang menentukan arah dan perjalanan bangsa.
Sampai saat ini, belum ada calon Kepala Daerah yang mampu secara signifikan menggaet isu-isu perempuan dan anak secara spesifik sehingga program yang diluncurkan adalah program yang benar-benar mampu membuka ruang akses kesertaan perempuan, bukan saja sebagai objek, mengingat minimnya tokoh-tokoh perempuan di Batu Bara.
Disinilah, YPPB lahir dan menjadi pioneer bagi penyuaraan perempuan dan anak di Kab. Batu Bara. Tak berlebihan kiranya, mengingat agenda Pilkada adalah agenda yang harusnya mampu menjembatani dan mengujudkan mimpi-mimpi perempuan di dalam pembangunan bangsa. (*)
Penulis : Ketua Yayasan Perempuan Payung Bangsa, Kartika Sari, SH.
