MEMILIKI rumah layak huni merupakan impian bagi masyarakat terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, diperkirakan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 26 juta orang masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi backlog dengan menggelontorkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya melalui kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan didukung oleh lembaga-lembaga terkait terutama lembaga keuangan.
Junita (37) salah satu warga yang sudah mendapatkan rumah di kawasan pembangunan perumahan Rorinata Residence, Deliserdang, Sumut mengungkapkan sangat terbantu dengan program yang telah berjalan. "Sekarang kami sudah punya rumah untuk tempat tinggal dan bisa berusaha kecil-kecilan disini, ini bisa membantu ekonomi kami" ungkap ibu yang memiliki anak satu tersebut.
Di komplek perumahan dari tahap 1 sampai dengan tahap 10 itu telah berdiri lebih dari 10.000 rumah untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat yang tinggal merupakan keluarga yang masih baru. Kementerian PKP menyebutkan program 3 juta rumah harusnya bisa dikerjakan dengan sistem gotong royong dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Keberhasilan pembangunan perumahan yang memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan ini juga tak luput atas kerjasama di bidang pembiayaan. Pembangunan tak mungkin akan terwujud jika tidak disertai dengan modal. Bank BTN sudah siap untuk menyediakan akses subsidi bagi masyarakat. Komitmen bank tersebut bisa melayani pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok pekerja informal hingga kalangan disabilitas.
Dengan berjalannya program 3 juta rumah untuk masyarakat tahun ini, diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan bisa meningkatkan perekonomian terutama usaha kecil menengah di tengah-tengah masyarakat. (Kadri Boy Tarigan)