Percepat Pembangunan Sumut Bermartabat

OPD dan BUMD Didorong Tingkatkan PAD

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk lebih kreatif dan berinovasi menggenjot perolehan PAD, dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada. (Foto:MEDANmerdeka/Ist)

Ketersediaananggaran yang memadai merupakan salah satu modal utama untuk melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan Sumatera Utara (Sumut) yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menjadi keniscayaan.

Karena itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah dalam setiap kesempatan selalu menekankan dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk lebih kreatif dan berinovasi menggenjot perolehan PAD, dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.

"Saya tahu PAD ini sangat penting, karena itu saya mau di kepemimpinan saya PAD Sumut itu bisa naik. Perlu saya informasikan kepada kalian, saya pernah meminta teman saya untuk tinggal tiga bulan di sini, dia pelajari potensi penerimaan PAD Sumut, kita mampu menerima pendapatan yang lebih besar dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di 33 kabupaten/kota," ungkap Gubernur pada Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD 2019, yang dihadiri seluruh OPD dan BUMD Sumut, baru baru ini di  Ruang Rapat FL Tobing, Lantai 8, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.

Dicontohkannya, Kabupaten Humbang Hasundutan yang tengah gencar mengupayakan bercocok tanam. Ketika berkunjung ke Humbang Hasundutan, Presiden mengagumi hasil pertaniannya, terutama untuk komoditi cabai merah besar dan bawang putih, baru mengalokasikan lahan 150 hektare. “Bayangkan kalau luas lahannya digedein (ditambah), betul-betul bisa menjadi contoh kan," jelas Edy Rahmayadi.

Saat ini realisasi PAD Sumut mencapai 56,86 % atau sebesar Rp 7.980.467.053.408 dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp14.034.339.344.970. Realisasi PAD tersebut antara lain berasal dari 22 OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melihat itu, Edy Rahmayadi pun mengajak para OPD dan Pimpinan BUMD untuk berlomba-lomba meningkatkan PAD Sumut. "Orang-orang semua berharap banyak pada kita ini, ibarat kita berdagang, kita harus untung, tapi untuk mencapai itu kita harus pintar, masing masing kepala dinas harus merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk memikirkan itu," tuturnya.

Guna mendukung pembangunan infrastruktur di Sumut, Edy Rahmayadi ingin adanya peningkatan PAD. "Semua kita harus berfungsi, kalau hanya memaparkan ini dan itu, siapa pun bisa. Saya tidak mau muluk muluk, selama lima tahun PAD kita harus meningkat," ujarnya.

Wagub Sumut Musa Rajekshah yang juga hadir para rapat tersebut, mengimbau agar angka-angka yang terlampir dalam rekapitulasi target dan realisasi PAD jangan hanya untuk menyenangkan Gubernur saja. Tetapi harus benar-benar realistis dan disertai penjelasan tentang cara untuk mencapainya.

"Beritahu saya polanya agar bisa meningkatkan PAD. Harus kreatif dinas ini untuk menambah PAD, Jangan asal asal aja, harus ditulis polanya untuk mencapai target, jangan pasang target kecil untuk mudah mencapainya, kami akan lihat itu semua masuk akal atau tidak untuk diajukan," ucap Musa Rajekshah

Revitalisasi BUMD

Selain untuk mempercepat pembangunan daerah, PAD yang besar juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menjadi tolok ukur kemandirian keuangan daerah. Karena itu, revitalisasi BUMD menjadi salah satu yang penting dilakukan untuk meningkatkan PAD.

Perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi merupakan langkah awal yang tepat untuk melakukan revitalisasi. Jajaran direksi dan dewan pengawas yang baru diharapan memiliki visi dan misi yang jelas, serta skill yang mumpingi untuk mengembangkan BUMD menjadi perusahaan yang sehat, mandiri dan menguntungkan secara finansial.

Selain perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas, diversifikasi usaha juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya revitalisasi BUMD. Terutama bagi BUMD yang sejak berdiri hingga saat ini hanya memiliki satu usaha atau beberapa usaha yang sama.

Seperti PDAM Tirtanadi, yang sejak awal didirikan hanya menjual air bersih dan sampai sekarang hanya menjual air bersih saja. Padahal dengan sebaran asset yang dimiliki PDAM Tirtanadi seharusnya dapat menambah berbagai sumber-sumber pendapatan lainnya. Apalagi dengan captive market yang dimilikinya.

Demikian juga dengan PT AIJ, yang belum mampu mengikuti persaingan percetakan yang ada, apalagi dengan era digital printing sekarang ini. Padahal dengan potensi asset yang begitu banyak seharusnya PT AIJ dapat dengan mudah menambah berbagai sumber-sumber pendapatan dan tidak hanya berpangku kepada mesin percetakan yang sudah ketinggalan zaman.

Tentu untuk melakukan diversifikasi usaha, BUMD membutuhkan modal usaha yang lebih besar. Karena itu, jajaran direksi yang baru sejatinya memiliki kemampuan mencari mitra perusahan untuk bekerja sama. Baik kerja sama dalam pengembangan usaha maupun dalam untuk mencari investasi modal usaha.

Dengan adanya jajaran direksi yang visioner, diversifikasi usaha yang banyak dan dukungan modal yang kuat, sejatinya BUMD mampu menjadi perusahaan yang sehat, mandiri dan menguntungkan. Yang pada akhirnya mampu memberikan sumbangan PAD yang maksimal ke Pemprov Sumut.

Optimalisasi Potensi Daerah

Seluruh daerah juga didorong untuk mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah. Karena itu, Wagub Sumut Musa Rajekshah mengapresiasi pelaksanaan Tebingtinggi Expo 2019, dan berharap acara serupa juga dilaksanakan setiap kabupaten/kota di Sumut, sehingga dapat mendorong pengembangan UMKM yang ada di daerah.

"Kegiatan ini sangat bagus untuk mempromosikan produk-produk UMKM, juga memperkenalkan potensi daerah, baik itu pariwisata maupun budaya. Karena itu, acara serupa ini harusnya dimiliki oleh setiap kabupaten/kota di Sumut," ujar Wagub ketika membuka secara resmi pelaksanaan Tebingtinggi Expo 2019 di Lapangan Merdeka, Kota Tebingtinggi, baru baru ini.

Melalui kegiatan Expo, kata Wagub, juga diharapkan muncul kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda.  " Semoga kedepanya acara seperti ini bisa menjadi daya tarik untuk wisata kuliner atau budaya, karena tadi saya lihat banyak anak-anak yang punya bakat," terang Musa Rajekshah.

Tidak hanya Tebingtinggi Expo 2019, dalam rangka meningkatkan PAD, Wagub Musa Rajekshah sebelumnya juga  membuka Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut 2019 di Lapangan Merdeka Medan. Memperkuat informasi tentang potensi daerah menjadi satu kunci untuk meningkatkan realisasi penanaman modal guna meningkatkan PAD Sumut.

Sebagaimana disampaikan bahwa pada 2018, pencapaian nilai investasi di Sumut mencapai Rp24,82 triliun, atau melebihi target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk provinsi ini sebesar Rp23,64 triliun. Sedangkan untuk 2019, target tersebut dinaikkan menjadi Rp33,91 triliun, dimana pada triwulan I terealisasi Rp5,5 Triliun.

“Inikan (investasi) terkait perizinan juga. Jadi harus membuka informasi yang mudah diakses, supaya orang bisa lihat apa peluang investasi dan persyaratannya. Supaya investor tertarik karena pelayanan terbaik,” ujar Wagub, usai mengunjungi puluhan stan yang telah terisi penuh.

Meski begitu, Wagub juga menegaskan kepada seluruh perusahaan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan. Sebab dengan begitu, peningkatan investasi yang diikuti bertambahnya tingkat produksi dari berbagai jenis, tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan. Apalagi Sumut merupakan provinsi dengan potensi alam yang luar biasa.

“Kita ini kan koordinator dari seluruh kabupaten/kota. Jadi kita harapkan daerah itu memberikan informasi ke provinsi, apa yang menjadi peluang investasi baru di daerahnya. Karena tamu kita banyak juga yang dari luar (Asing), supaya kita bisa sampaikan apa saja yang berpeluang bagi mereka,” sebut Wagub.

Menurut Musa Rajekshah, pasar di Sumut cukup menjanjikan bagi penanam modal terutama dari luar negara. Karena itu Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya. Apalagi kegiatan Pekan Inovasi yang memasuki tahun ke-7 ini, dinilai dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi.

Holding BUMN Sektor Kawasan

Rencana pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan juga diharapkan dapat meningkatkan PAD, melalui  penerimaan deviden lewat pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja PT Kawasan Industri Medan (KIM).

Karena itu, Pemprov Sumut sangat mendukung rencana pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Yaitu penggabungan beberapa perusahaan negara di bawah satu sektor induk perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ditunjuk sebagai sektor induk, yang akan membawahi beberapa perusahaan, termasuk PT KIM.

"Sumut sedang dalam masa pembangunan, kita punya harapan baik dengan rencana ini, harapan saya yang kita buat ini bukan hanya mimpi tapi cita-cita, apa pun yang bisa meningkatkan APBD, saya akan dukung, akan kita susun langkahnya satu demi satu," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina dalam rapat pembahasan rencana Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan, di Ruang Rapat Kaharuddin, Lantai 8, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan,baru baru ini.

Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan dilakukan melalui penitipan atau inbreng saham yang dimiliki negara ke PT RNI selaku calon induk holding. Inbreng Saham ini nantinya akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT KIM.

Pembentukan holding ini selaras dengan apa yang sedang diupayakan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov) untuk peningkatan PAD. "Kami sedang menyusun anggaran, PT KIM yang paling besar lompatan melampaui target tahun lalu, dengan pendapatan Rp2,7 miliar. Kami sedang mengejar peningkatan PAD, jika ini bisa meningkatkan, saya akan mendukung, kalau bisa dengan adanya holding akan mempercepat pertambahan kawasan baru dan pengembangan fasilitas pendukung, seperti perumahan untuk karyawan," tutur Sekda.

Hendrika Nora Osloi Sinaga selaku Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III, Kementerian BUMN, menyampaikan bahwa akan banyak dampak positif dengan dilakukannya Holding BUMN Sektor Kawasan. Antara lain akan dapat menimbulkan penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat para stakeholder yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang saham prioritas, pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga masyarakat.

“Selama lima tahun ke depan berpotensi untuk meningkatkan EBT (earninf before tax) bagi PT KIM sebesar Rp115 miliar. Selain itu terdapat dampak non finansial lain berupa tambahan lapangan pekerjaan dan penurunan biaya logistik," ucapnya.

Sistem holding ini, kata Hendrika, juga untuk memperkuat struktur permodalan dan bisnis, sehingga ke depan akan terwujud BUMN yang kuat, lincah dan fleksibel. Dimana pembangunan nantinya  juga melihat sisi eksternal dan pembangunan kawasan industri ke depan tidak hanya di kawasan kota, tetapi juga daerah pinggiran dan desa.

Ditegaskan juga, kerja sama Holding BUMN Sektor Kawasan ini tidak akan mengubah komposisi kepemilikan saham. "Tidak akan mengubah komposisi saham, dimana Pemerintah Pusat memiliki 60 % saham, Pemerintah Provinsi Sumut 30% saham dan Pemerintah Kota Medan 10 % saham, yang berubah hanya saja kedudukan negara akan diganti dengan PT RNI,” jelasnya.

Pada akhirnya, kesungguhan OPD dan BUMD dalam meningkatkan PAD Sumut, menjadi salah satu kunci keberhasilan percepatan pembangunan Sumut menjadi Provinsi yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat. (Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu)

Komentar

Loading...