Rakor Bersama KPK RI

Wujudkan Langkat Sejahtera, Bupati Terbit Komitmen Cegah Korupsi

Bupati Langkat Terbit Rencana menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi dalam rakor bersama KPK RI di Kabanjahe. (foto/istimewa)

BUPATI Langkat Terbit Rencana PA berkomitmen untuk memberantas korupsi. Upaya ini harus dilakukan demi terwujudnya Langkat yang maju, sejahtera dan religus.  

Komitmen ini disampaikan Terbit Rencana PA didampingi Wakil Bupati H.Syah Afandi dalam rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Teritegrasi bersama KPK yang dihadiri empat daerah, Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, di aula kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting, Kabanjaher, Kamis (10/6/2021).

Bupati Langkat Terbit Rencana PA mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan KPK RI, sehingga Langkat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan LKPD tahun 2019 dan tahun 2020.

Namun begitu Bupati mengimbau jajaran untuk tidak berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai, namun harus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Langkat. Selain itu, jajaran juga dituntut untuk bekerja keras, ikhlas dan tuntas. "Hindari korupsi, mari kita membangun Langkat untuk kesejahteraan bersama," pungkas Bupati.

Rakor dihadiri langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Didik Agung Wijanarko dan Kepala Satgas Pencegahan KPK RI, Maruli Tua.

Dalam kesempatan ini, Didik Agung Wijanarko mengapresiasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Langkat, namun harus fokus pada koordinasi pencegahaan korupsi dan perbaikan capaian sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Ia mengatakan, ada poin penting dan terus berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan agar tidak ada korupsi, yaitu memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada MCP, dengan terus melakukan koordinasi, monitor dan evaluasi bersama KPK.

Menghindari dan mencegah monopoli proyek, pengaturan proyek dan modus lainya. Tidak melakukan intervensi terhadap proses dan pengadaan barang dan jasa.

Didik juga menyebutkan, alasan pihaknya mengajak para istri dari pimpinan daerah untuk hadir pada Rakor, sebab peran istri sangat penting dalam pencegahan korupsi.

"Sebab istri sosok yang paling dekat dengan suami, sehinga diharapkan dapat ikut mengawasi dan mencegah bila terindikasi melakukan korupsi," terangnya.

Maruli Tua memaparkan capain MCP empat (4) Kabupaten yang saat ini sudah mendapatkan hasil baik, yaitu Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Barat. Namun Ia berharap, kedepannya terus ditingkatkan lagi. "Agar  komitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan daerah, dapat menghindari korupsi," sebutnya.

Rakor dilanjutkan penandatangan komitmen bersama, program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Bupati Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Barat, sekaligus penyerahan sertifikat tanah pemerintah oleh BPN dari 4 Kabupaten tersebut. Langkat sebagai tertinggi persentasenya mencapai 100 Persil.

Rakor dihadiri Ketua TP PKK Langkat Tiorita Terbit Rencana, Wakil Ketua TP PKK Langkat Endang Syah Afandin, Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, Ketua DPRD Langkat Sribana PA, Wakapolres Langkat, Kajari Langkat, Kepala BPN Langkat, Inspektur Langkat, serja sejumlah kepala perangkat daerah Pemkab Langkat lainnya.