DPRD Sumut Dukung Solusi Terbaik Untuk PLTA Batangtoru

Medanmerdeka.com – Komisi A DPRD Sumatera Utara mendukung solusi terbaik dalam penuntasan soal lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel) secepatnya. Pemerintah Kabupaten Tapsel pun turut proaktif mencari penyelesaian terbaik agar rencana investasi proyek strategis nasional Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini bisa berjalan sesuai rencana.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi A DPRD Sumatera Utara dengan para pihak di Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Jumat (14/8/2018). Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem HM Nezar Djoeli (Nasdem) itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Tapsel Parulian Nasution.

“Kita dukung PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) karena PLTA Batangtoru yang mereka bangun akan mengatasi kekurangan listrik di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, dan kendala yang ada dapat segera diselesaikan,” kata Nezar Djoeli.

Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  Sarma Hutajulu, menjelaskan, pertemuan itu telah menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pengembang PLTA Batangtoru, PT NSH), Pemerintah Kabupaten Tapsel, dan masyarakat. “Kita berharap masalah ini bisa segera diselesaikan,” kata Sarma.

Sarma mengakui, memang ada kerumitan dalam masalah lahan yang diajukan 45 keluarga Dusun Gunung Hasudutan, Desa Aek Batang Raya, Kecamatan Sipirok. Menurut Sarma, ada warga yang mengakui sudah menerima sejumlah uang berkait pelepasan lahannya namun kini meminta tambahan uang lagi.

Komisi A DPRD Sumut berharap agar segera diperoleh solusi terbaik. Tujuannya agar masyarakat tetap bisa bercocok tanam dan investor pun bisa bekerja dengan tenang.

Infrastruktur Strategis 

PLTA Batangtoru merupakan bagian dari Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian integral dari Program 35.000 Mega Watt (MW) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi guna menyelesaikan hambatan proyek strategis nasional.

Penyelesaian masalah lahan ini dinilai penting agar tidak menghambat kepentingan yang lebih besar lagi, yakni pembangunan infrastruktur untuk menyediakan energi bagi masyarakat, serta kepentingan investasi dan ekonomi.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menyatakan, proyek PLTA Batangtoru akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat lokal. Selain akan memacu pertumbuhan ekowisata, proyek ini akan menyedot tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengerjaan PLTA Batangtoru sejauh ini baru tahap pembukaan jalan sepanjang 17 kilometer atau secara persentase baru 5,72 persen. Ditargetkan akhir tahun ini pembangunan infrastruktur pembangkit listrik ini sudah bisa dimulai. Artinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan terus bertambah, mengingat target yang dicanangkan PT NSHE proyek ini selesai tahun 2022.“Menjelang puncak pengerjaan, tenaga kerja akan terus bertambah. Bisa seribuan orang,” kata Bupati Tapsel.

Terkait tenaga kerja ini, Syahrul sudah mengingatkan PT NHSE memberikan porsi sebesar-besarnya kepada penduduk lokal. “Sudah saya bilang utamakan pekerja lokal. Kalau memang tidak ada di Tapsel dan Sumut, baru cari dari luar. Tapi kalau bisa 75 persen pekerja lokal,” katanya.

Syahrul juga sangat mengapresiasi keterlibatan Universitas Sumatera Utara (USU) karena diharapkan bisa memberikan masukan terkait segala aspek yang dihadapi selama pengerjaan proyek berlangsung. Dia berharap USU bisa memberikan statemen berdasarkan kajian ilmiah.

PLTA Batangtoru merupakan proyek pembangkit listrik yang paling ramah lingkungan di Indonesia.  Pembangkit yang akan memproduksi listrik 510 MW ini hanya menggunakan lahan 90 hektar. Bandingkan dengan Waduk Jatiluhur yang menghabiskan lahan 8.000 hektar hanya untuk menghasilkan 150 MW.

Pertumbuhan investasi

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Parlindungan Purba juga  mendukung penyelesaian proyek PLTA Batangtoru di Tapsel. Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Sumut ini, PLTA Batangtoru dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi regional  yang memerlukan pasokan listrik cukup besar.

Dengan semakin banyak energi yang tersedia, katanya, bukan hanya membantu terjaminnya operasional perusahaan yang sudah ada di Sumut. Tetapi juga akan mendorong masuknya investor baru beroperasi di Sumut.

“PLTA  Batangtoru akan menambah ketersediaan energi di Sumut (Sumatera Utara) yang masih belum memadai,” ujar Parlindungan.(amri/mm)

Comment