Wajib Pajak Diminta Segera Laporkan Harta Tersembunyi

Medanmerdeka.com –  Wajib pajak diminta segera melaporkan asset tersembunyi sebelum asset ditemukan Direktorat Jenderal Pajak dan akan dikenakan sanksi sesuai UU Amnesti. Hal ini sesuai peraturan Menkeu no 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak, dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I. Dwi Akhmad Suryadidjaya, bersama Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Inteligen dan Penyelidikan, Agus Hendra Simatupang dan sejumlah kabid serta kepala kantor pelayanan pajak pratama di Medan, Senin kemarin (27/11).

Dikatakan Dwi, peraturan baru dikeluarkan pada 20 November ini, selain mengatur mengenai tidak diperlukannya lagi Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan surat keterangan pengampunan pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama asset tanah dan atau bangunan yang diungkapkan dalam program amnesti pajak, peraturan ini juga mengatur prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan asset tersembunyi.

“Prosedur ini disebut pengungkapan asset secara sukarela dengan tarif final (PAS-Final) ini memberi kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015 maupun SPH, untuk mengungkapkan sendiri asset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif yang sudah ditentukan,” papar Dwi.

Adapun tarif yang sudah ditentukan dalam peraturan ini lanjut dia, dibagi dalam tiga kelompok akni orang pribadi umum dengan tarif 30 persen, badan umum 25 persen dan orang pribadi atau badan tertentu dengan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas yang lebih kecil atau sama dengan Rp4,8 miliar dana tau karyawan dengan penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp632 juta.

Dijelaskannya, pengungkapan asset tersembunyi ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebelum asset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak. Untuk itu, ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU pengampunan pajak tidak berlaku bagi wajib pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. “Aset yang dapat diungkapkan adalah asset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut,” kata Dwi.

Prosedur ini dapat dilakukan kata Dwi dengan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh Final yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan kode akun pajak, 411128 dan kode jenis setoran 422, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Ditjen Pajak sendiri kata Dwi, akan terus melakukan proses data matching antara data yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak. “Ditjen pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai UU wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak,” kata Dwi.

Data yang dimiliki Ditjen Pajak antara lain berasal dari izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan, izin mendirikan bangunan, registrasi produk obat dan makanan serta kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran.

“Kami berharap dengan adanya peraturan ini maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat semakin baik. Misalnya dari 10 yang sebelumnya tidak patuh, bisa menjadi 7 wajib pajak yang tidak patuh,” ujar Dwi.

Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Inteligen dan Penyelidikan, Agus Hendra Simatupang menambahkan, Ditjen Pajak mengimbau kepada semua wajib pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut amnesti pajak dan masih memiliki asset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final, sebagaimana diatur dalam PMK-165 sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut. “Kalau nanti Ditjen pajak menemukan adanya asset tersembunyi, maka selain akan dikenakan tarif tadi juga akan dikenakan tambah sanksi sebesar 200 persen,” terangnya.(uja/mm)

Penulis:

Baca Juga