ASN Resah, Wakil Ketua DPRD Simalungun: Kewenangan Tenaga Ahli Tak Sama dengan Bupati

Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga melakukan kunjungan kerja didampingi sejumlah tenaga ahli belum lama ini. (foto/Ist)

SIMALUNGUN -  DPRD Simalungun mengingatkan Bupati Radiapoh H Sinaga (RHS) supaya tidak menyamakan kewenangan tenaga ahli yang diangkatnya dengan jabatan kepala daerah.

Sikap tegas ini dikatakan Wakil Ketua DPRD SimalungunSastra J Sirait, seiring sejumlah pejabat setingkat kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi yang resah dikarenakan diatur dan diperintah bahkan dimarahi oleh oknum tenaga ahli.

"Sejak kapan tenaga ahli yang tidak masuk dalam struktur Pemkab Simalungun bisa memberi perintah kepada kepala dinas dan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jadi sebaiknya Bupati menertibkan tenaga ahli yang diangkatnya. Jangan menimbulkan keresahan di kalangan ASN," tegas Sastra, Rabu (28/7/2021).

Dijelaskan Sastra, informasi yang diterimanya oknum tenaga ahli berani memberikan perintah dan marah-marah kepada pejabat. Hal ini dikarenakan Bupati Radiapoh dalam rapat menyampaikan bahwa tenaga ahli yang diangkatkatnya merupakan representase dirinya, sehingga perintah yang disampaikan tenaga ahli merupakan perintah bupati juga.

Di tempat terpisah, Gerakan Pemuda Siantar-Simalungun,  menilai pengangkatan tiga tenaga ahli diduga merupakan balas jasa kepada tim pemenangan dan penganggaran gajinya berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

"Menggunakan APBD atau uang negara untuk melakukan balas jasa kepada tim sukses pencalonan bupati Simalungun, merupakan  bentuk dugaan tindak pidana korupsi," kata Ketua Gepsis, Hamson Saragih.

Dikonfirmasi via pesan whats app (WA)  terkait kewenangan tenaga ahli yang disetarakan dengan bupati Simalungun karena dapat memerintah pejabat dan ASN, Plt. Sekda, Sudiahman Saragih mengaku sedang rapat.