Gubsu Minta Kepala Daerah Bekerja Jujur Kelola Keuangan

MEDAN- Gubsu Edy Rahmayadi, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, di gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjolm Medan.

Dikatakan Gubsu, untuk membuat laporan keuangan itu tidaklah rumit, asal tidak mengakali atau akal-akalan. Sebenarnya membuat laporan keuangan itu tidak rumit, asal jangan diakal-akalin. Kalau semua dijalankan atas dasar untuk kepentingan rakyat, pasti bulan Januari atau paling lama Maret sudah bisa menyampaikan laporannya dan komitmen tahun depan akan lebih baik lagi.

"Tahun yang akan datang Ibu Isma masih menjabatkan, Saya akan buktikan Insya Allah kami bisa lakukan yang terbaik, tidak hanya sekadar mengejar penetapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena Sumut ini provinsi yang kaya," tambah Gubsu.

Dia juga mengingatkan agar ke depan tak ada lagi bupati dan wali kota di  Sumatera Utara yang tersangkut permasalahan hukum. "Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing," terangnya.

LHP diserahkan Anggota V BPK-RI, Isma Yatun didampingi Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Vincentia Moli Ambar Wahyuni kepada lima Kabupaten dan tiga Kotamadya di Sumut, yakni Kabupaten Humbang Hasudutan, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Dairi dan Deli Serdang. Diserahkan juga kepada Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi yang semua nya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan baru Tapanuli Selatan yang berhasil menerima status WTP lima kali berturut.

Dalam acara tersebut, turut hadir Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu, Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan Bupati Dairi Eddy Kelleng Berutu.

Penulis: Ahmad Rizal
Editor: Redaksi

Baca Juga