Gubsu Larang Proyek Dikerjakan Akhir Tahun

Medanmerdeka.com - Gubsu Tengku Erry Nuradi mengingatkan seluruh instansi vertikal dan Bupati/Walikota se-Sumut agar jangan lagi melakukan proyek pembangunan kejar tayang, atau dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga hasil pembangunan ke depan semakin baik.

Ini katakan Gubsu disela-sela Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/Dana Desa Provsu tahun 2018, di Aula Martabe kantor Gubsu, Selasa (19/12).

Penyerahan ini juga dihadiri FKPD Provsu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumut, Bambang Priyono, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Bea Cukai, Oza Olivia dan sejumlah kepala daerah.

Dikatakan Erry, penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah daerah Oktober 2017 yang lalu.

“Dalam APBN 2018, tema kebijakan fiskal adalah pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,” ujar Erry.

DIPA diserahkan lebih awal, bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017. “Makanya kita harapkan setelah menerima DIPA ini, segera lakukan kegiatan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan 2018,” papar Erry.

Sesuai arahan Presiden RI, dikatakan Gubsu dalam anggaran itu harus diperbanyak belanja yang inti dari pada belanja pendamping. Bahkan dalam penyerahan DIPA yang dilakukan Presiden di Istana Bogor yang lalu dicontohkan seperti anggaran pemulangan TKI dialokasikan Rp3 Miliar. Namun, biaya pemulangan hanya Rp500 juta selebihnya Rp2,5 M itu untuk anggaran pendamping yakni biaya rapat, biaya koordinasi dan ATK. “Ini harus diperbaiki ke depan,” katanya.

Selain itu diharapkan, APBD kabupaten/kota haruslah tepat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas nasional seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen. Selain itu anggaran pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Di sisa lain lanjut Erry, dana desa juga telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Penggunaan dana desa ini sebaiknya dilakukan dengan swakelola dan padat karya, serta material yang berasal dari local. Sehingga dengan bertambahnya dana desa setiap tahun dapat meningkatkan denyut nadi pembangunan di pelosok desa sehingga sesuai dengan visi nawacita pemerintah yakni membangun dari pinggiran.

Dalam APBN tahun 2018, belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.220.7 triliun. Distribusi dari volume belanja Negara tersebut masing-masing sebesar Rp847,4 triliun melalui belanja kementerian, non kementerian sebesar Rp607,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Khusus untuk Sumut total alokasi APBN tahun 2018 mencapai Rp21,54 triliun dan besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk dana insentif daerah (DID) dana dana desa mencapai Rp40,92 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin mengatakan, pemerintah dalam menjaga keberlangsungan reformasi struktural atas kebijakan APBN dilakukan melalui 3 pilar yakni pertama mengoptimalisasi pendapatan Negara yang realistis, kedua belanja yang lebih berkualitas yaitu dengan belanja yang efisien, refocus pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta proses pelelangan yang lebih awal. Ketiga pengelolaan pembiayaan yang terukur dan terjaga dengan defisit diarahkan di bawah 3 persen, rasio utang di bawah 30 persen dan keseimbangan primer yang minimal 78,4 triliun.

“Total alokasi anggaran untuk provinsi Sumut sebesar Rp62,46 triliun, terdiri dari Rp21,54 T untuk Dipa dan Rp40,92 untuk dana transfer. Kami harapkan alokasi anggaran yang sudah disediakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan efektif sehingga belanja Negara dapat berkualitas,” ujar Bakhtaruddin.(am/uja/mm)