Gubsu Tegaskan ASN Harus Netral di Pemilu 2019

NETRAL - Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua KPU Sumut, Yulhasni (kanan) menginstruksikan ASN bersikap netral, tidak berpihak maupun memberikan dukungan kepada Capres- Cawapres Pemilu tahun 2019.(foto:ist)
NETRAL - Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Ketua KPU Sumut, Yulhasni (kanan) menginstruksikan ASN bersikap netral, tidak berpihak maupun memberikan dukungan kepada Capres- Cawapres Pemilu tahun 2019.(foto:ist)

MEDAN - Gubsu Edy Rahmayadi menginstruksikan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral, tidak berpihak maupun memberikan dukungan kepada Capres- Cawapres Pemilu tahun 2019.

“Undang-undang memerintahkan ASN harus netral, itu harus dilaksanakan. Bila terdapat ASN ikut terlibat, sanksi yang dikenakan hukuman tertulis hingga pemecatan,” tegas Edy dalam rapat persiapan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2019, Jumat kemarin di kantor Gubernur.

Dikatakan Edy, ketidaknetralan ASN akan berdampak besar pada pelaksanaan sistem pemerintahan, diantaranya mengganggu kekompakan dan keutuhan ASN, TNI dan Polri.

Pemilu 2019 sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagai salah satu upaya demokrasi negara dalam memilih pemimpin secara langsung. Karena itu, kepada semua pihak diajak untuk bersama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua KPU Sumut Yulhasni menyampaikan, jumlah calon anggota legislatif (Caleg) yang terdaftar saat ini sebanyak 1.353 Caleg DPRD Sumut, jumlah daftar pemilih 9.785.753 jiwa, diantaranya laki-laki 4.828.923 jiwa dan perempuan 4.946.830 jiwa, dan jumlah disabilitas sebesar 11.702 jiwa.

“Yang diantaranya termasuk tuna daksah 3.689 orang, tuna netra 1.863 orang, tuna rungu 2.289 orang, tuna grahita 1.714 orang dan disabilitas lainnya 2.147 jiwa. Mengenai isu penyakit jiwa yang ikut dalam pemilihan ini kita menyeleksi masyarakat yang tidak memiliki surat atau riwayat kejiwaan atau penyakit jiwa,”jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamnsyah menyampaikan, salah satu upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari izin hingga penempatannya. Untuk itu diharapkan adanya instruksi dari Gubsu untuk menyurati Pemkab dan Pemko agar bisa mengimbau kepada para tim sukses maupun caleg agar mengikuti pembuatan APK sesuai aturan.

Turut dihadiri pada pertemuan itu, mewakili Forkopimda Sumut, OPD Pemprovsu, anggota KPU dan Panwaslu dari kabupaten/kota se Sumut.(amri)

Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga