oleh

Wagubsu: Illegal Fishing Harus Ditumpas Habis

Medanmerdeka.com –  Penangkapan ikan yang tidak sah atau illegal fishing merupakan salah satu permasalahan perikanan terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Karena itu, Illegal fishing harus diberangus. Sebab,  telah banyak menimbulkan bencana dan kerugian, baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH,MH, ketika menerima kunjungan Ketua Satgas Khusus Pengalihan Alat Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Laksamana Madya TNI (Purn) Dr Widodo SE MSc bersama rombongan, Kamis (31/5/2018) di ruang kerja Wagubsu, lantai 9 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan. “Illegal fishing jelas-jelas sangat merugikan kita. Baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial,” ujar Wagubsu Nurhajizah.

Padahal menurut Nurhajizah, potensi perikanan tangkap Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Yakni mencapai 1.713.015 ton per tahun, yang terdiri dari Selat Malaka 484.414 ton per tahun, dan Samudera Hindia 1.228.601 ton per tahun.

“Ini merupakan peluang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mensejahterkan masyarakat, yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Karena itu illegal fishing menjadi persoalan serius dan perlu ditangani segera,” ujarnya.

Nurhajizah juga menjelaskan upaya-upaya pengawasan dan penanganan illegal fishing yang telah dilakukan, diantaranya operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hasilnya pengawasan tahun 2016-2017 ini telah berhasil memeriksa sebanyak 477 unit kapal ikan Indonesia (KII) dan tindakan yang dilakukan bagi yang melanggar masih bersifat pembinaan.

“Adapun data pelanggaran kapal penangkap ikan hasil pengawasan SDKP yaitu, ukuran 5 GT sebanyak 32 kapal di tahun 2017, ukuran 5-10 GT 2 dan kapal 11-30 GT 16 kapal. Dan masih banyak pengawasan lain yang telah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Laksamana Madya TNI (Purn) Dr Widodo SE MSc mengatakan tujuan berkunjung ke Pemprovsu bersama rombongan adalah untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan amanah UU dan Peraturan Pemerintah tentang Illegal Fishing. “Sekaligus meminta agar Pemprovsu tidak mengeluarkan izin baru,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi SSos MM, adalah Irjen Pol Abdul Kamil Razak dari Staf Khusus Satgas 115, dan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal I) Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto SE, MSi.(am/mm)

Komentar

News Feed