Konflik KUD Mita Kerja Desa Sundutan

Kadis Koperasi Madina “Kangkangi” Imbauan Bupati

Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution memutuskan Kepengurusan KUD Mitra Kerja Desa Sundutan, agar dikembalikan ke Kepala Desa (Kades) untuk kembali menggelar rapat pada Desember 2019, menentukan pengurus baru.(Foto:MEDANmerdeka/Iswandi)

MADINA – Konflik kepemimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Mitra Kerja (MK), Desa Sundutan Tigo, Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, belum juga selesai. Bahkan, kekisruhan berkepanjangan disebabkan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Madina, tidak mengindahkan keputusan bupati yang sudah membekukan kepengurusan sebelumnya.

Salah seorang anggota Koperasi MK, Mikdar Siswandi menceritakan sebelumnya  telah terjadi perebutan pengurus versi Rapat Anggota Luas Biasa tanggal 11 Mei 2019 dengan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 24 Maret.

Untuk menghindari perselisihan kedua pihak, Bupati melalui Sekdakab Madina menggelar rapat membekukan kedua versi yang saling klaim. Oleh karena itu maka diunjuklah kepengurusan sementara bahwa KUD Mita Kerja dipimpin Kades Tasmil.

“Mereka itu sudah dibekukan, lalu sementara diunjuklah Kades sebagai pengurus sementara. Anehnya, mengapa lagi Kadis Koperasi 28 Agustus 2019, mengeluarkan SK pengurus lama tanpa melalui rapat anggota,” kata Mikdar.

Pengurus yang diunjuk oleh Kadis Koperasi, yaitu tetap pengurus lama masing-masing Ketua Azwar Anas, Wakil Ketua Ardian, Sekretaris Nazran, Wakil Sekretaris Ipnaldi, dan Bendahara Apridal.

Padahal, sambung Mikdar, bupati sudah mengeluarkan disposisi agar Kades selaku pengurus sementara untuk menggelar rapat dan pengurus baru akan dibentuk pada Desember 2019.

Mikdar dan masyarakat menilai, Kadis Koperasi Ikwan Efendi sudah mengangkangi keputusan bupati. “Selain mengangkangi keputusan bupati, Kadis Koperasi juga sudah melanggar UU no 25 tahun 1999, tentang koperasi,bahwa keputusan tertinggi itu adalah rapat anggota, bukan keputusan Kadis Koperasi,” tegasnya.

Jika melihat langkah dan tindakan yang dilakukan Kadis Koperasi Madina, Ikwan Efendi yang mengeluarkan SK kepada seorang pengurus lama, patut diduga keduanya telah bekerjasama untuk kepentingan pribadi semata, bukan kepentingan anggota koperasi.

“Kalau tidak dianulir hasil rapat anggota, kami akan ajukan tuntutan hukum kepada Kadis Koperasi yang terlalu ikut campur dalam kepengurusan bahkan menunjuk pengurus Koperasi tanpa Rapat Luas Biasa,” tegas Mikdar Siswandi.

Sementara itu, Kadis Koperasi Ikhwan Efendi yang berkali-kali dihubungi medanmerdeka.com, melalui handphone pribadinya tidak berhasil dikonfirmasi.

Penulis: Iswadi Nasution
Editor: Redaksi

Baca Juga