KPK Geledah Ruangan Kerja Dzulmi Eldin

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruangan kerja Wali Kota Medan H.T. Dzulmi Eldin di Balai Kota, Jumat (18/19/2019).

Penggeledahan ini merupakan lanjutan setelah Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun ruangan yang digeledah petugas antirasuah itu adalah ruang kerja Wali Kota Medan, Kepala Sub Bagian Protokoler dan Bagian Umum.

Dalam penggeledahan itu, petugas mengamankan sejumlah dokumen berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

Menanggapi penggeledahan KPK di Gedung Balai Kota, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyampaikan, dirinya tidak mengetahui secara pasti atas dokumen yang dicari dan diamankan oleh petugas antikorupsi tersebut.

"Kita tidak mengetahui dokumen yang dicari itu. Ini berkaitan dengan kasus yang ditangani. Saya sendiri siap untuk memberikan keterangan jika nantinya mendapatkan surat panggilan guna menjalani pemeriksaan oleh KPK. Kita tidak akan menghalanginya," tegas Akhyar Nasution.

Pantauan di lokasi, penggeledahan oleh KPK kembali mengundang kehebohan kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Mereka yang semula sibuk dengan urusan kegiatan kantor malah mengalihkan perhatian ke proses penggeledahan yang sedang berjalan.

Kalangan PNS terlihat antusias dan berkerumun menyaksikan penggeledahan oleh petugas antirasuah tersebut. Bahkan, di antara PNS ada yang berbisik - bisik, dan tertawa saat menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebagian dari mereka juga merasa malu karena selama tiga periode, Wali Kota Medan berurusan dengan KPK.

Dzulmi Eldin menjabat sebagai Wali Kota Medan pada periode 2014 - 2015. Sebelumnya, Eldin menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan. Dia mendampingi Rahudman Harahap saat menjabat Wali Kota Medan. Setelah Rahudman diproses KPK, Eldin otomatis diangkat menggantikan posisi Rahudman.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Eldin terseret kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek yang sedang berjalan. Eldin diamankan dalam OTT KPK bersamaan dengan ditangkapnya Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, dan 4 orang lainnya.

Eldin disebutkan KPK menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Pada periode Maret sampai Juni 2019, Isa Ansyari menyetorkan uang Rp 20 juta setiap bulannya. Pemberian itu terkait pengangkatan dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Kemudian, 18 September, Isa Ansyari menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta. Pemberian uang itu terkait perjalanan dinas Eldin ke Jepang. Saat itu, Eldin pergi ke Jepang dengan membawa istri, dua orang anak dan beberapa orang lainnya.

Perjalanan dinas ke Jepang menyangkut kerjasama pemerintahan kota kedua negara terkait "Sister City". Saat itu, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar juga turut dalam rombongan. Rombongan Wali Kota Medan ini memperpanjang waktu tinggal selama tiga hari di Jepang.

Penulis: Yohana
Editor: Redaksi

Baca Juga