Pengerjaan RSUD Aek Kanopan, BPK Tetapkan Kerugian Negara Rp 600 Jutaan

Medanmerdeka.com  – Badan Pemeriksa Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) RI menetapkan kerugian negara sebesar Rp 681,519,354,- pada proses pengerjaan proyek tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Penetapan kerugian negara tersebut, berdasarkan hasil investigasi BPKP yang dikeluarkan sesuai laporan : LAP-01/D5/2018 Tanggal 9 Januari 2018 ini. Hal itu sebagai tindaklajut dari rekomendasi penyidik dalam kasus dugaan korupsi  proyek RSUD Aek Kanopan yang dikerjakan PT Putra Dolok Mandiri dengan nilai penawaran Rp21.303.250.000 dari sumber dana BKPPSU TA 2013.

Maka itu dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Rantauprapat dan ditenggarai direkomendasikan untuk dihitung nilai kerugian negara oleh penyidik dari Kejaksaan ditahun 2017 lalu.

Uniknya, Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Rantauprapat Husairi saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut , karena ia masih baru menjabat di daerah ini.

“Saya tidak tahu itu. coba langsung melalui Kasi Intel,”kata, Husairi, Kamis (13/9).
Sementara, ketika wartawan mendatangi alamat PT Putra Dolok Mandiri  di Jalan Menteng VII No 61 sebagai rekanan pemenang tender, tidak ditemukan nama plank perusahaan dirumah yang cukup besar itu.

Dirumah bertingkat warna putih itu tidak ada ditemukan ciri-ciri sebuah kantor melainkan hanya sebagai rumah tempat tinggal bagi pemiliknya.

Pemilik rumah Ny Sofyan Boru Siregar mengatakan, PT Putra Dolok Mandiri memang pernah menggunakan kediamannya sebagai alamat perusahaan tersebut.”Tetapi sudah enam tahun lalu mereka tidak disini lagi,”ungkapnya.

Saat disinggung, dia menyatakan masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan PT Putra Dolok Mandiri. Namun ia mengaku tidak mengetahui lagi dimana alamat perusahaan yang pernah menumpang dirumahnya itu.

“Apa masih dibuatnya alamat rumah ini, alamat perusahaan itu? saya ngak tau dimana dia lagi,”tandasnya.

Terpisah, Kadis Infokom dan Telekomunikasi Pemkab Labuhanbatu Utara Sugeng ketika diminta tanggapan terkait adanya penetapan kerugian negara dalam proses pengerjaan RSUD Aek Kanopan mengatakan, jika ada persoalan seperti itu yang sepatutnya memberikan keterangan adalah inspektorat. “Saya kirim no hp-nya kepala inspektorat ya,”tuturnya.

Beberapa saat kemudian, Sugeng yang biasanya dikenal akrab dengan wartawan itu, tidak mau lagi berkomentar dengan masalah kerugian negara itu. Bahkan panggilan telephon dan pesan singkat yang dikirim tidak lagi dijawab.(sartana nasution/mm)

Comment