oleh

Protes, Massa Pendukung Paslon Demo KPU Taput

Medanmerdeka.com – Seratusan massa melakukan demo di Kantor KPU Tapanuli Utara, terkait adanya dugaan kecurangan salah satu pasangan calon (Paslon) pada pemungutan perolehan suara Pilkada serentak 27 Juni, kemarin.

Massa pendemo merupakan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat- Frengky P Simanjuntak  yang diusung partai Gerindra, Demokrat,PKPI dan Hanura.Mereka mendesak KPU Taput untuk melakukan Pilkada ulang, dan mendesak kepolisian untuk menangkap pelaku kecurangan.

Intimidasi

Kericuhanpun terjadi dalam aksi ini. Seratusan massa beteriak adanya penyusup ke arah sejumlah awak media yang melakukan peliputan di areal pembatas kawat berduri sekeliling KPU Taput yang dipasang kepolisian setempat.

Aparat kepolisian yang menyaksikan sejumlah awak media dikejar langsung turun dan melerai aksi massa. Selain adanya tindakan kekerasan, diinformasikan sejumlah peralatan kamera para awak media juga hilang.

Adanya dugaan intimidasi juga diakui Ketua Panwaslih Tapanuli Utara Sardion Situmeang. “Saya bersama teman Panwaslih lainnya dipaksa dibawah tekanan untuk menandatangani dan membacakan tuntutan massa yang telah disusun oleh pendemo,” katanya sebagaimana dikutip dari antarasumut.com, Jumat (29/6/2018).

Ketika itu, Kamis (28/6) pukul 04.00 WIB dini hari, masa mendatanginya ketika berada di kantor KPU Taput. Massa kemudian menyodorkan lembaran tuntutan yang diserahkan tim pemenangan pasangan calon Taripar-Frengky.

Surat itu memuat 15 point tuntutan, diantaranya berisikan tulisan yang menyebutkan ditemukannya poster calon petahana di tiap rumah penduduk yang melebihi jumlah sesuai ketetapan namun dibiarkan oleh KPU maupun Panwas.Adanya kotak suara dalam keadaan kosong dan terbuka, adanya penambahan surat suara di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran.

Namun ia memastikan surat tuntutan yang ia tandatangani tersebut tidak ada legalitasnya, sebab tidak memiliki kop surat.”Setelah keinginan massa itu kami turuti, kami berdua pun akhirnya diperbolehkan pulang meninggalkan kantor KPU Taput,” katanya.

Aksi massa in jelas disayangkan oleh Komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain. Dia menyayangkan terjadinya aksi protes massa yang sempat menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara. Sehingga membuat KPU Sumut tidak terima dengan aksi massa itu. Pasalnya, untuk keberatan atas dugaan pelanggaran itu sudah diatur dengan membuat pengaduan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Jangan langsung main datangi Kantor KPU memprotesnya.Memang masalahnya terkait suara pemilihan bupati. Tapi bisa berimbas juga kepada proses penghitungan suara Pilgub Sumut. Padahal kami menargetkan scan C1 Pilgub ini selesai dalam waktu 2×24 jam,” ungkapnya.

Dikatakan Iskandar, aksi protes itu berawal dari beredarnya informasi adanya dugaan kecurangan saat proses penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Saat itu, informasinya kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan ke dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing TPS.

“Tapi entah bagaimana tiba-tiba isu itu beredar menjadi tudingan kecurangan. Makanya massa langsung mendatangi dan menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara. Formulir C1-nya diambil dan dokumen lainnya dirusak, termasuk kotak suara,” terangnya.

Namun, KPU Sumut sudah melaporkan aksi massa di Kantor KPU Tapanuli Utara itu ke Polda Sumut. KPU Sumut meminta jaminan keselamatan bagi seluruh para Komisioner KPU Tapanuli Utara. “Kami meminta agar rekan-rekan kami di KPU Taput ada jaminan keselamatannya,” ujar Iskandar.

Dia menilai massa yang dapat menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara itu mengindikasikan lemahnya antisipasi gangguan kamtibmas di Tapanuli Utara sehingga terancam keselamatan para Komisioner KPU Taput. “Kan heran juga kok gampang kali sepertinya Kantor KPU Tapanuli Utara itu dimasukin bahkan bisa dikuasai sama massa. Itu juga sudah kami sampaikan ke Polda Sumut,” ujarnya.(amri/ardy/mm)

Komentar

News Feed