Tersangka Sengaja Aktifkan FB Yang Sudah Diblokir Pemerintah

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat memaparkan kronologi kasus tersangka MFB di Mapolda Sumut
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat memaparkan kronologi kasus tersangka MFB di Mapolda Sumut

MEDAN – Akun di situs jejaring sosial facebook atas nama Ringgo Abdillah, yang digunakan untuk menghina dan menyebarkan ujaran kebencian (hatespeech) terhadap Presiden Joko Widodo, Kapolri Tito Karnavian dan institusi Kepolisian, ternyata pernah diblokir pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun akun itu bisa kembali diaktifkan oleh tersangka, MFB (18) pemilik akun.

Hal tersebut diungkapkan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat memaparkan kronologi kasus tersebut di Mapolda Sumut, Senin (21/8/2017).

Sambung Paulus, kasus penghinaan dan ujaran kebencian melalui jejaring sosial ini telah mereka pantau sejak 7 Juli 2017 lalu. Kala itu ada salah seorang pemilik akun di facebook yang memposting gambar dan kata-kata yang tidak pantas, yang menghina pimpinan negara dan pimpinan polri.

“Kita kemudian melakukan penelusuran hingga kemudian menyimpulkan kasus itu sudah cukup bukti untuk dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Namun pada 25 Juli 2017, pelaku terpantau sempat mematikan FB dan akunnya ditutup Kemenkominfo. Belakangan akun itu berhasil diaktifkan lagi oleh tersangka," tegas Paulus.

Paulus menjelaskan, begitu tersangka mengaktifkan akun facebooknya, tersangka kembali mengulangi perbuatannya dengan memposting kata-kata dan gambar yang menghina Presiden, Kapolri dan institusi Polri.

“Kita kemudian kembali memburu tersangka dan berhasil menangkap yang bersangkutan di kediamannya pada 18 Agustus 2017 kemarin. Kita juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya,”tandas Paulus.

Atas perbuatannya, lanjut Paulus, tersangka kini harus mendekam di balik jeruji tahanan Polrestabes Medan. Tersangka pun terancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun.

“Tersangka akan dijerat dengan Pasal 46 jo Pasal 30 subs pasal 45B jo Pasal 29 lebih subs Pasal 45a Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) lebih subs Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 335 Ayat (1) subs Pasal 311 lebih subs Pasal 310 jo Pasal 64 KUHPidana,” paparnya. (yu)​