Tujuh Desa di Barus Tapteng Terendam Banjir

TAPTENG - Tujuh desa di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), diterjang banjir dengan ketinggian mencapai 2 - 2,5 meter, Rabu (29/1/2020) dini hari.

Banjir itu mengakibatkan seorang warga meninggal dunia, 22 orang mengalami luka dan 700 kepala keluarga (KK) terdampak banjir besar tersebut.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, tujuh desa/kelurahan itu meliputi, Desa Kampung Mudik, Desa Pasar Terandam, Desa Bungo Tanjung, Desa Kinali, Desa Ujung Batu, Kelurahan Batu Gerigis dan Kelurahan Padang Masiang.

"Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah dibantu unsur terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Basarnas sudah turun melakukan evakuasi di lapangan. Warga korban terdampak banjir dievakuasi ke posko pengungsian. Pencarian terhadap korban yang hilang masih dilakukan," katanya.

Agus menyampaikan, penanganan tanggap darurat teehadap korban banjir sedang dilakukan. BPBD Tapanuli Tengah mendirikan tenda pengungsian, dinas sosial membuka dapur umum, dinas kesehatan membuka posko kesehatan darurat dan memberi pertolongan pertama kepada korban luka maupun yang terserang penyakit.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah menginstruksikan seluruh daerah dalam kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Adapun rekomendasi itu yakni, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca.

Selain itu, ada antisipasi atas peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini. Kemudian, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sarana dan prasararna yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya, mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat rjalam keadaan darurat bencana, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.

Kemudian, mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat. Untuk Gubernur, sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Komentar

Loading...