oleh

Isabelle Duterte Dikecam, Lakukan Pemotretan di Istana Malacanang

Medanmerdeka.com – Bukan hal baru jika Presiden Rodrigo Duterte dikenal sebagai sosok kontroversial. Apapun yang dilakukannya atau kata-kata yang meluncur dari bibirnya, nyaris selalu menjadi berita utama.

Teranyar, bukan sang presiden yang jadi perhatian melainkan cucu perempuannya yang cantik, Isabelle Duterte. Pemicunya, wanita itu melakukan pemotretan di dalam istana kepresidenan Malacanang.

Tindakan Isabelle tersebut memicu kemarahan publik yang menilai perbuatannya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan luar biasa oleh anggota keluarga presiden.

Seperti dikutip dari asiancorrespondent.com pada Selasa (19/12/2017), Isabelle yang merupakan putri dari Paolo Duterte dilaporkan membawa desainer, penata gaya dan make-up artis ke Istana Malacanang pekan lalu untuk melakukan pemotretan. Hal tersebut menjadi viral dan mendapat kritik di media sosial.

Paolo sendiri merupakan anak tertua Duterte. Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Davao City, kota di Filipina Selatan di mana sang ayah pernah berkuasa sebagai Wali Kota.

Di dalam foto-foto yang beredar, Isabelle terlihat mengenakan gaun merah berkilauan bak putri dalam dongeng.

Beberapa berpendapat bahwa aktivitas Isabelle di Istana Malacanang mengingatkan kembali pada rezim mantan diktator Ferdinand Marcos. Sejumlah anggota keluarga Marcos dikabarkan memamerkan istana itu sebagai “tempat bermain” mereka.

Warganet menilai apa yang dipertontonkan oleh Isabelle bertentangan dengan citra sederhana presiden dan keluarganya yang selama ini ditampilkan.

“Masyarakat di Marawi mencoba untuk bertahan hidup sepanjang hari. Isabelle Duterte di Istana Malacanang, berpose dengan gaun merah darah, siap untuk berpesta. Cucu seorang diktator menjalani kehidupan mewah sementara orang miskin susah hidup…,” ungkap seorang warga bernama Bib Macasaet di Twitter.

Pengepungan Marawi oleh kelompok milisi pro-ISIS pada Mei lalu mendorong Duterte mengumumkan situasi darurat di Mindanao. Lebih dari 400 ribu warga sipil mengungsi akibat perang yang berlangsung selama lima bulan dan membuat kota ini berantakan.

Belum lama ini, Kongres menyetujui perpanjangan darurat militer di Mindanao hingga 31 Desember 2018. Mencuat kekhawatiran dari para kritikus bahwa keputusan ini dapat memicu berbagai dampak.

Pengguna Twitter, Fritzie Bayrante, juga turut mengecam Isabelle. Ia menegaskan bahwa Istana Malacanang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Ini gedung resmi pemerintah. Melakukan pemotretan disana untuk debut Anda adalah mempromosikan diri sendiri… Itu bersifat pribadi, bukan kepentingan pemerintah,” tylis Bayrante.

Isabelle tidak tinggal diam atas serangan bertubi-tubi yang diarahkan kepadanya. Melalui Twitter ia menunjukkan responsnya.

“Saya harap Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan kebebasan yang Anda miliki, dibanding membuat komentar penuh kebencian dan memikul beban yang tidak perlu di pundak Anda. Saya harap Anda menemukan kedewasaan untuk fokus pada masalah yang lebih penting dibanding gadis usia 17 tahun. Cobalah menjadi lebih berguna,” kicau Isabelle.

Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque juga turun tangan membela Isabelle. “Saya rasa ini bukan masalah. Dia sama seperti warga biasa yang bisa berfoto di dalam Malacanang.’

Meski demikian, akses yang dimiliki Isabelle tidak mudah didapat oleh rakyat biasa mengingat berbagai protokol yang diberlakukan oleh Kelompok Keamanan Presiden.

Kepada para pengkritiknya, Isabelle mengatakan bahwa ia telah meminta izin sebelum melakukan pemotretan.

“Saya meminta izin sebelum melakukan pemotretan di Malacanang, Anda sebenarnya juga bisa melakukan hal yang sama. Jika Anda ingin memesan, hubungi saja mereka. Ada tur pula secara cuma. Atau Anda bisa memberi tahu saya dan kita bisa melakukannya bersama-sama,” papar Isabelle.

Salah satu foto kontroversial Isabelle adalah ketika ia berpose dengan bendera dan simbol Presiden Filipina sebagai latar belakangnya. Juru Bicara Kepresidenan sendiri membantah bahwa perempuan itu melanggar hukum.

Mereka yang mengecam pose ini mengutip perintah eksekutif No 310 tahun 2004 yang ditandatangani oleh mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo. “Kecuali jika diatur oleh undang-undang atau pernyataan Presiden, lambang negara, simbol Presiden atau Wakil Presiden, masing-masing akan secara eksklusif digunakan untuk mewakili Presiden Filipina atau Wakil Presiden Filipina,” kata perintah eksekutif tersebut.

“Setiap pelanggaran ketentuan dalam Perintah Eksekutif ini harus ditangani secara administratif, konklusif, dan kriminal.”(am/net)

 

 

News Feed