Oleh : Sunarji Harahap

Akselerasi Indonesia sebagai Pusat Halal Value Chain Dunia

Sunarji Harahap, M.M.(foto/Istimewa)

DI TENGAH pandemi COVID-19, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 tetap diselenggarakan secara daring. Hal ini selaras dengan himbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan yang melibatkan banyak partisipan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Launching Kick off  ISEF 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Prof . KH. Ma'ruf Amin, menjadi kali pertama penyelenggaran ISEF secara virtual dan bersamaan juga salah satu inisiatif pengembangan ekonomi syariah BI adalah dengan pendirian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) yang sudah berjalan.

Hebitren memungkinkan pesantren untuk punya unit bisnis yang bisa bermanfaat bagi kemandirian pesantren dan wilayah sekitar. Fesyen ISEF 2020 akan berlangsung pada 27-31 Oktober 2020 atau puncak dari kegiatan ISEF yang terdiri dari trade show, peragaan busana, konferensi, talkshow dan jumpa pers. Seluruh rangkaian acara tersebut pun dilakukan secara daring.

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai satu rangkaian besar acara ISEF. Pada tahun ini, penyelenggaraan FESyar untuk pertama kalinya akan dilaksanakan secara virtual sehubungan dengan pandemi Covid-19. Rangkaian kegiatan FESyar dilaksanakan 1 (satu) kali pada masing-masing regional. Dimulai dari regional Kawasan Timur Indonesia yaitu di Provinsi NTB, dilanjutkan dengan Regional Sumatera yaitu di Provinsi Sumatera Barat, dan regional Jawa yaitu di Provinsi Jawa Timur dan 110 pimpinan dari perwakilan Pondok Pesantren besar seluruh pelosok Indonesia dan para penggiat syariah (pelaku usaha, pengamat, akademisi) dari seluruh Indonesia yang akan menggelar temu bisnis dan diskusi, sekaligus menampilkan produk-produk unggulan.

Perkembangan ekonomi syariah dalam negeri yang kian menguat. visi pengembangan ekonomi syariah indonesia yang dimulai dari penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi syariah dengan memperkuat peraturan presiden 91/2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

Saat ini penguatan kelembagaan berhasil direalisasikan dan diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Perpres ini memperluas cakupan Perpres sebelumnya, terdapat  4 fokus utamanya. Yakni, pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Adanya ISEF mengintegrasikan dan merealisasikan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk inisiatif nyata yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global, dan menjadi momentum akselerasi bagi semua pihak untuk memperluas kerjasama internasional. Serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui penguatan outlet pasar global untuk produk halal dunia.

Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki mimpi mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ekonomi syariah layak menjadi arus baru perekonomian Indonesia.Puncak rangkaian International Sharia Economic Festival (ISEF) yang diikuti 47.745 peserta dari 45 negaraditunjukkan dengan catatan transaksi senilai Rp 29,8 miliar, investor deals sebesar Rp 22,5 triliun, serta transaksi business matching yang mencapai Rp 149,3 miliar dan mengenalkan lebih dekat “Halal Lifestyle”. baik itu dari kuliner, fashion, traveling, hingga pengelolaan keuangan.Festival ini diselenggarakan dengan tujuan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru.

Sumber ekonomi ini tidak inklusif hanya bagi kalangan Muslim saja, tapi juga menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu kerjasama dan kesadaran membangun ekonomi keuangan syariah bersama sangat penting baik sosialisasi dalam negeri danluar negeri.

Ekonomi syariah sebuah kekuatan besar yang harus dilihat dan mulai dipikirkan, untuk mengambil peluang ekonomi yang begitu besar ini. Ekonomi syariah dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong keadilan sosial, dan juga melestarikan lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan.

Pemerintah telah membentuk manajemen eksekutif KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), yang akan turut mengawal pelaksanaan dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ke depan , sebagai motor penggerak keuangan dan ekonomi syariah Indonesia denganberbekal pedoman Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (MAKSI) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), KNEKS bersama Pemerintah membidik target ambisiusmenjadikan Indonesia sebagai kiblat keuangan dan ekonomi syariah dunia.

Dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Indonesia melakukan lompatan besar untuk menguatkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia, karena membangun ekosistem ini yang memang paling sulit.

Masterplan yang akan menjadi panduan kita semua untuk dijalankan dalam pelaksanaannya, untuk dimonitor progres perkembangannya, untuk dipastikan untuk kita memastikan pencapaian-pencapaiannya. Penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi serta farmasi dan kosmetik dan keuangan syariah yang berbasis digital. Komitmen menjalankan masterplan ekonomi syariah Indonesia ini, maka Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Indonesia menargetkan peningkatan peran keuangan syariah dalam rencana strategis pembangunan ekonomi nasional.  Semua usaha dan capaian ini membutuhkan komitmen yang kuat dan terintegrasi dari pemangku kepentingan dalam merealisasikan visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Capaian memuaskan perkembangan keuangan syariah Indonesia tercermin dari pertumbuhan institusi keuangan syariah, produk dan layanannya, hingga berkembangnya infrastruktur pendukung keuangan syariah. Bahkan, di pasar global, Indonesia memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Berdasarkan data OJK pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham syariah dan Baitul Malwat Tamwil (BMT), mencapai US$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29 persen.

Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 500 triliun atau hampir 6 persen dari total pangsa pasar keuangan syariah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan kekuatan deposito perbankan syariah yang menjadi motor penggerak utama keuangan syariah di Indonesia.

Selain perbankan syariah, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan institusi lainnya tercatat memiliki nilai Rp 102 triliun. Industri pasar modal syariah juga mengalami pertumbuhan positif, di antaranya aset reksadana syariah sebesar Rp 33 triliun, juga sukuk negara dan sukuk korporasi senilai Rp 700 triliun.

Kapitalisasi saham Syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia mencapai Rp 3.700 triliun pada akhir Juni 2019, dengan total aset sekitar Rp 7,2 triliun yang dikelola BMT. Pertumbuhan investasi syariah semakin didukung dengan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH dipandang sebagai anugerah bagi investasi syariah dan dianggap sebagai pendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia ke tahap pertumbuhan berikutnya. Pembentukan BPKH diharapkan akan menciptakan pergeseran peta keuangan di seluruh pasar modal dan menjadi pengelola dana haji terbesar di dunia yang mengungguli Lembaga Tabung Haji Malaysia dalam dekade berikutnya. BPKH yang saat ini mengelola sekitar Rp 100 triliun atau US$ 6,57 miliar, kini diberi mandat untuk berinvestasi 50 persen di luar industri perbankan, untuk semakin mendorong pertumbuhan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, KNKS mempercepat implementasi potensi ekonomi syariah di Indonesia melalui 10 program prioritas, di antaranya program berbasis teknologi yaitu Zakat Sharing Platform, Microfinance Sharing Platform, Halal Marketplace, dan Sharia Digital Payment System.

KNKS sudah memetakan sejumlah langkah strategis untuk mendorong kemajuan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, di antaranya memetakan MEKSI menjadi rencana implementasi yang cukup detail, mendorong perkembangan perbankan syariah, melakukan uji coba gerakan Indonesia Ramah Zakat di Palembang dan Tangerang, hingga meluncurkan Link Aja Syariah sebagai dompet digital berbasis syariah pertama yang dapat dipakai membeli produk halal di marketplace halal seperti TokopediaSalam dan Bukalapak.

Lebih dari 4.000 institusi menawarkan layanan dan produk keuangan syariah yang terdiri dari Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Operator takaful/Asuransi Syariah, Multifinance Syariah, Penjaminan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pegadaian Syariah, Modal Ventura Syariah, Koperasi Syariah dan Fintech Syariah.

Sunarji Harahap, Dosen FEBI UIN Sumatera Utara / Pengurus MES Sumut / Pengurus IAEI Sumut