Oleh: Choking Susilo Sakeh

Kemerdekaan Lapangan Merdeka

Choking Susilo Sakeh | cover

Tragis, Lapangan Merdeka kok yang terjajah!

“Fungsi Lapangan Merdeka bukan untuk bisnis, tapi adalah untuk ruang terbuka hijau dan ruang rakyat”, kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (Senin, 11/2).

Pernyataan Gubsu ini mestinya adalah kabar gembira bagi seluruh warga Kota Medan, terkhusus bagi seluruh anak bangsa yang menghormati sejarah dan peradaban bangsanya. Bagaimana tidak, sudah belasan tahun Lapangan Merdeka Medan tidak lagi merdeka, dan selama itu pula tak satupun ada pejabat publik yang peduli.

Semestinyalah Lapangan Merdeka Medan adalah ruang publik, ruang terbuka hijau, dan bahkan lebih dari itu : sebuah sejarah tentang kemerdekaan bangsa -- dan pastinya juga sejarah tentang Kota Medan -- sekaligus sejarah tentang kebudayaan dan peradaban bangsa. Tapi, nasib Lapangan Merdeka saat ini sangat memprihatinkan, terjajah oleh atas nama pembangunan dan pendapatan kas daerah.

Mari kita amati kondisi Lapangan Merdeka. Di sepanjang pinggiran sebelah Barat, dipenuhi dengan bangunan yang sengaja dipersiapkan untuk para penjaja kuliner. Entah sebanyak apa rupiah didapat dari areal ini untuk kas kota, sehingga bangunan-bangunan ini diharuskan ada.

Demikian pula di sepanjang pinggiran sebelah Timur. Berdiri kokoh bangunan permanen dua tingkat. Bagian bawahnya dimanfaatkan untuk tempat parkir kenderaan bermotor, dan di bagian atasnya masih kosong. Entah seberapa besar pula rupiah yang dihasilkan dari areal ini untuk kas kota, sehingga bangunan ini pun memang mesti juga didirikan.

Di sepanjang pinggiran sebelah utara, dibangun areal parkir, selain juga ada kantor Lantas Polrestabes Medan. Di bagian sebelah Selatan, ada beberapa bangunan meski tak menutupi semua bagian ini, diantaranya bangunan gedung pengelola Lapangan Merdeka.

Walhasil, luas Lapangan Merdeka yang kini masih tersisa menjadi ruang terbuka hijau -- berdasarkan catatan Koaliasi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan -- hanya tinggal seluas 28.800 m2 atau 2,88 Ha. Padahal, pada awalnya Lapangan Merdeka memiliki luas 48.877 m2 atau 4,88 Ha. Bayangkan, hampir separoh luas Lapangan Merdeka dialih-fungsikan demi modernisasi dan pendapatan kas daerah. Dan pengalihan fungsi ini, telah terjadi secara bertahap sejak awal tahun 2000-an. Lho, kok bisa?

***
Lapangan Merdeka Medan memanjang dari Utara ke Selatan, dimana keempat sisinya dikelilingi jalan raya. Di sebelah Timurnya bernama Jalan Kereta Api, tempat dimana stasiun kereta api Medan berada. Di areal ini masih terdapat bangunan Titi Gantung, sebuah bangunan bersejarah di Medan. Di bagian Barat Lapangan Merdeka, terhampar Jalan Balaikota, Di sebelah Selatan ada Jalan Pulau Pinang, dimana sebuah bangunan megah kini sedang dikerjakan menggantikan sebuah bangunan hotel. Sedangkan di sebelah Utara ada Jalan Bukit Barisan.

Di pojok pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bukit Barisan, persis di depan pintu masuk Kantor Pos Medan, terdapat bangunan air mancur. Pada awalnya, tahun 1915, Gemeentebestuur Medan membangun air mancur dan monumen Nienhuijs (Nienhuijs Fountain), untuk mengenang Jacob Nienhuijs -- sang pembuka perkebunan di Tanah Deli tersebut. Monumen ini juga menjadi penanda Titik Nol Kota Medan. Namun sangat memprihatinkan, monumen itu kini raib entah kemana dan telah pula berganti rupa.

Pada saat pembentukan Gemeente Medan 1 April 1909, nama Nienhuijs diabadikan menjadi salah satu nama jalan utama (weg) di Medan, yaitu Nienhuijsweg, dan sekarang berganti nama menjadi Jalan Pulau Pinang. Di seberang monumen, terdapat Hotel De Boer dan kini berganti nama menjadi Hotel Dharma Deli berikut seponggol sisa bangunan De Boer. Di sebelah kanannya, terdapat bangunan de Javasche bank dan kini bernama Bank Indonesia. Dan di sebelahnya lagi, masih ada sepongol bangunan Balai Kota Medan yang menjadi wajah depan bangunan kokoh sebuah hotel. Syukurlah, bangunan bersejarah Kantor Pos, Bank Indonesia, seponggol Hotel De Boer dan Balai Kota, hingga kini masih terawat.

Di Lapangan Merdeka juga pernah ada “Monumen Tamiang” yang dibangun Belanda, untuk memperingati tentara Belanda yang menjadi korban dalam Perang Tamiang (27 Januari 1874 hingga 27 September 1896) dan memakan banyak korban dari pihak Belanda maupun pejuang Tamiang. Pada Monumen ini dicantumkan daftar nama-nama tentara Belanda yang tewas. Di sebelah monument, terdapat sebuah Geriten (Jambur Karo). Sayang sekali, kedua bangunan ini pun raib.

Di sekeliling Lapangan Merdeka ditanami pohon Trembesi, sebuah pohon yang kokoh dan sangat bermanfaat bagi lingkungan alam. Bersyukurlah, pohon yang kini telah berusia ratusan tahun ini masih terlihat kokoh berdiri.

Berdasarkan catatan, Lapangan Merdeka yang merupakan alun-alun kota itu, pembangunannya direncanakan sejak tahun 1872, seiring dengan perpindahan Kesultanan Deli dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan Belanda dari Labuhan Deli ke Medan. Pada masa kolonial Belanda, Lapangan Merdeka bernama de Esplanade. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, namanya berubah menjadi Fukuraido yang bermakna “lapangan di tengah kota”. Fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan.

Sejak tahun 1980 lapangan ini sudah dipergunakan. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di Lapangan Merdeka, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada 22 November 1924.

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, pada 6 Oktober 1945 dilaksanakan rapat raksasa di Fukuraido, dengan menyiarkan secara resmi berita Proklamasi Indonesia yang dibacakan Gubernur Sumatera Muhammad Hasan. Pada 9 Oktober 1945, nama Fukuraido berubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Wali Kota Medan, Luat Siregar.

Berdasarkan SK Walikota Medan No. 17 tanggal 11 Juli 1951,  Lapangan Merdeka  Berfungsi sebagai tempat kegiatan Pemerintahan, sosial dan pertemuan umum, pekan seni budaya di Sumatera Utara. Berdasarkan  UU No. 11/2010,  seharusnya Lapangan Merdeka  sudah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya,  yang kemudian dituangkan dalam Perda Kota Medan No. 6/1988 dan disempurnakan dalam Perda No.2/2012 tentang Situs Cagar Budaya. Sayang sekali, Perda No. 2/2012, tidak menyertakan lampiran bangunan dan kawasan apa saja yang menjadi situs Cagar Budaya di Medan. Namun pada Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Medan yang disusun Disbud Medan tahun 2018, kawasan Lapangan Merdeka dicatat sebagai kawasan Cagar Budaya di Medan.

Dengan berbagai fakta sejarah yang melingkupinya, tak terbantahkan Lapangan Merdeka adalah sebuah kawasan teramat penting untuk dipertahankan dan dijaga sedemikian rupa. Jika itu bisa dilakukan, maka kita menjadi bagian dari bangsa yang beradab. Sebaliknya, pengalih-fungsian Lapangan Merdeka bisa menjadi indikasi, bahwa kita adalah bangsa yang tidak pandai menghargai sejarah dan peradaban.

* * *

“Kita masih terikat perjanjian terkait pengalihfungsian Lapangan Merdeka. Perjanjian itu tidak bisa dilanggar,” ujar Sekda Medan, Wirya Al Rahman (Selasa, 12/2), menanggapi maksud Gubsu memerdekakan Lapangan Merdeka Medan.

Tanggapan unik Sekda Medan ini tentu merangsang kita untuk menduga-duga : Apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga Lapangan Merdeka terkesan tetap dibiarkan terjajah seperti sekarang ini? Tapi saya tak ingin membahas pernyataan Sekda Medan ini.

Yang pasti, apa yang dinyatakan Gubsu Edy Rahmayadi tidak cuma sebagai upaya untuk membebaskan Lapangan Merdeka dari penjajahan yang terjadi selama ini. Tetapi lebih dari itu, adalah upaya untuk menunjukkan kepada dunia -- terutama kepada generasi berikutnya -- bahwa kita adalah bangsa yang besar : karena bersedia menghargai sejarah bangsanya!

Keinginan Gubsu itu pun pada hakikatnya adalah keinginan kita semua -- anak bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi peradaban. Sejak lima tahun terakhir ini, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan yang merupakan komunitas berbagai elemen masyarakat, terus menerus memperjuangkan kemerdekaan Lapangan Merdeka Medan. Tapi, tak sekalipun ada upaya Pemko Medan untuk memperbaiki diri.

Oh ya, pernyataan Gubsu itu pun tidak ada urusannya dengan sistim komando ataupun gaya militerisme. Di era pemerintahan ‘Revolusi Mental’ saat ini, semestinya semua kita mampu memperlihatkan penghormatan kepada sejarah dan peradaban masa lalu kita. Tokh, Presiden RI pertama, Bung Karno, sudah mengingatkan : “Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”

Jangan pula katakan, bahwa pengalih-fungsian Lapangan Merdeka yang dilakukan belasan tahun lalu itu bukan sebuah kesalahan. Sebab, fungsi Lapangan Merdeka bukan cuma sebagai sarana olahraga semata. Lagipula, pengelolaan pemerintahan itu tidak semata hanya soal bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tok.

Karenanya, kita berharap Pemko Medan menyadari kesalahan pendahulunya, untuk kemudian berani berupaya memperbaiki kesalahan tersebut. Kita juga berharap, Pemko Medan jangan bisanya hanya menghargai kerjasama dengan fihak pengelola alih-fungsi Lapangan Merdeka. Namun lebih penting dari semua itu, Pemko Medan wajib menghargai warganya yang menjunjung tinggi sejarah dan peradaban bangsa.

Kontrak pengalih-fungsian Lapangan Merdeka yang konon berakhir pada tahun 2031 itu, cumalah masalah teknis yang semestinya mudah diatasi jika memang Pemko Medan punya niat baik untuk memerdekakan kembali Lapangan Merdeka Medan. Dan niat baik Pemko Medan semacam ini, adalah sebuah prestasi yang kelak tercatat dalam sejarah, di tengah kondisi Pemko Medan yang saat ini nyaris tanpa prestasi apapun.

Kecuali, Pemko Medan memang tak punya niat sama sekali!

----------------

Penulis adalah Wartawan Utama, Ketua Majelis Kesenian Medan, Kordinator Tim Penyusun PPKD Medan, lahir dan hingga kini menetap di Medan.

Baca Juga