Kesejahteraan Guru-Dosen Vs Kualitas Peserta Didik

Penulis Dr. C. Kh. Zainuddin Nur, SH. ME (kiri) bersama guru besar ilmu hadis UINSU Medan Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA.(foto: Ist/MM)

UU GURU DAN DOSEN mengamanahkan kepada pemerintah untuk mensejahterakan guru dan dosen.  UU nomor 13/2003 tentang  ketenagakerjaan juga mengamanahkan hal yang sama.  Sementara UU BPJS MEWAJIBKAN penyelenggara pendidikan agar mendaftarkan guru dan dosen sebagai peserta BPJS. Semua UU ini  bertujuan untuk KESEJAHTERAAN,  KESEHATAN GURU dan DOSEN.

FAKTA hari ini banyak sekali guru dan dosen yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS.  Akibatnya banyak sekali guru dan dosen yang tidak mampu berobat. Banyak diantara mereka yang menderita,  tapi pihak yayasan pendidikan tidak perduli.  Berdasarkan pengakuan dari guru dan dosen yang menjadi korban  katanya,  pihak yayasan memang sengaja tidak mendaftarkan mereka, karena ingin menikmati sendiri penghasilan dari uang sekolah peserta didik.

Kondisi di atas adalah gambaran betapa rentannya keadaan  guru dan dosen kita terhadap penyakit yang dapat berimbas kepada penurunan KUALITAS guru dan dosen. Ketika ditanya mengapa tidak protes tentang kondisi tersebut, mereka menjawab TIDAK ADA KEBERANIAN, karna posisi mereka yang lemah.

Perbuatan pihak sekolah yang tidak mendaftarkan guru dan dosen mereka sebagai peserta BPJS adalah tindakan yang dapat dipidana,  dan ini dapat menjadi bom waktu bagi mereka. Disisi lain rendahnya sellery yang diterima guru dan dosen serta kurangnya pelatihan peningkatan mutu dari pihak sekolah maupun pemerintah semakin memperburuk kondisi dumia pendidikan kita.

Sekarang kita bertanya, dimana pemerintah? Mengapa MEMBIARKAN kon disi ini berlarut-larut? Bukankah salah satu penyebab timbulnya masalah keuangan di BPJS adalah karena masih banyaknya rakyat yang belum ikut BPJS?  BUKANKAH pemerintah dapat melakukan upaya paksa?  Lalu ada apa sebenarnya?

Comment