Oleh : Choking Susilo Sakeh

KOYOK-KOYOK BUPATI MADINA

Choking Susilo Sakeh.(foto:mm)
Choking Susilo Sakeh.(foto:mm)

BEGINI : Dahlan Nasution terpilih sebagai Bupati Mandailingnatal priode 2016-2021, setelah ia dan pasangan wakilnya, Jafar Sukhairi Nasution, meraih 103.025 Suara atau 56,52 persen dari suara sah pada Pilkada 9 Desember 2015. Pada saat itu, Dahlan/Jafar mengalahkan dua lawannya, M. Yusuf, M.Si/Imron Lubis dan Saparuddin/Miswaruddin Daulay, S.Pd.

Dahlan yang pada pilkada sebelumnya menjadi wakil berpasangan dengan Dayat Batubara, sempat menjadi Plt Bupati dan kemudian Bupati Madina definitip tahun 2014, menggantikan Dayat Batubara yang terjerat kasus hukum di KPK. Dahlan/Jafar Sukhairi resmi memimpin sekitar 430.894 jiwa  penduduk Mandailingnatal, setelah dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati pada 30 Juni 2016.

Lalu : sehari setelah Pemilu serentak 17 April 2019, Dahlan Nasution sebagai Bupati Mandailingnatal mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Bupati Mandailingnatal, kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Alasannya, “… hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan”.

Pada surat itu, Dahlan juga menulis : “… dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan antara lain, Pelabuhan Palimbungan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan setelah terbakar pada bulan Syawal yang lalu dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami berikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa Putra Daerah disertai Ulama yang berdomisili di Jakarta/Medan, namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan.”

Surat Dahlan Nasution itupun mengundang tanggapan, menambah kehebohan hasil pemilu serentak.  Beragam pendapat bermunculan dari beragam fihak. Bukan main engkau, Dahlan…

Yang ingin saya katakan : Dahlan Nasution menjadi Bupati Mandailingnatal dipilih oleh masyarakat Mandailingnatal, bukan oleh Presiden  --  apalagi oleh Menko Perekonomian. Andai suatu saat Dahlan merasa tidak lagi sreg dengan rakyat yang memilihnya, maka dia mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Bupati Mandailingnatal kepada masyarakat Mandailingnatal, dalam hal ini melalui DPRD Mandailingnatal. Bukan kepada Presiden, apalagi kepada menko.

Koyok-koyok

Respon Gubernur Sumut atas surat Dahlan Nasution cukup menggigit. “Kalau yang model-model kayak berita-berita itu, koyok-koyok saja itu," ujar Gubsu Edy Rahmayadi kepada wartawan.

‘Koyok-koyok’ itu kosakata khas Anak Medan. Maknanya, lebih kurang : sekedar omong-omong kosong tok. Artinya, surat Dahlan Nasution yang tidak prosedural itu, memang sekedar koyok-koyok. Dan, menurut saya, juga sebuah lawakan.

Secara pribadi, saya sudah lama mengenal Dahlan Nasution. Sepertinya, Dahlan bukan tipikal pembuat lucu. Dan saya pastikan, Dahlan juga tidak secara sengaja melawak melalui surat pengunduran diri tersebut.

Namun kemudian, surat tersebut menimbulkan dampak menggelikan. Pertama, beberapa paragraf dari isi surat tersebut mampu mengundang tawa pembacanya. Misalnya, bagaimana Dahlan Nasution bisa berkesimpulan bahwa pola pikir masyarakat Mandailingnatal belum dikatakan baik di dalam mendukung berbagai pembangunan karena tidak mencoblos 01 pada Pilpres 2019?

Kedua, Dahlan Nasution adalah birokrat tulen dan pernah menduduki berbagai jabatan di kantor Setwilprov Sumut, sebelum akhirnya ikut Pilkada Mandailingnatal tahun 2011. Karenanya, saya yakini Dahlan Nasution sangat paham tentang prosedur pengunduran diri sebagai bupati. Yakni, terlebih dahulu diajukan ke DPRD Mandailingnatal untuk dibahas. Hasilnya diteruskan ke Gubernur Sumut, lalu Gubsu meneruskannya ke Mendagri. Namun prosedur itu tak dilakukan sama sekali oleh Dahlan : mau mundur, tapi tidak prosedural. Dan, ini  --  lagi-lagi  --  sungguh menggelikan.

Demikian pula respon pemerintah pusat  --  dalam hal ini Mendagri  --  maupun respon kubu capres 01 dan kubu capres 02 atas surat Dahlan tersebut, memperlihatkan secara terbuka betapa kepala daerah ikut menjadi pemain pada pemilu kali ini. Dan ini, pun sungguh-sungguh menggelikan.

Berbagai hal menggelikan itulah yang kemudian mengundang respon bahwa surat Dahlan Nasution itu adalah lawak-lawak, atau bahkan juga koyok-koyok semata. Tapi, saya khawatir, surat itu tak cuma sekedar lawak-lawak atau koyok-koyok. Lebih dari itu, surat Dahlan Nasution itu dikhawatirkan juga sebagai ‘modus’ untuk lepas dari pertanggungjawaban. oleh seseorang.

‘Modus’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna, antara lain, adalah ‘cara’. Dalam cakap Anak Medan, ‘modus’ dimaknai sebagai upaya licik untuk bisa melepaskan diri dari sebuah tuntutan pertanggungjawaban.

Hanya Dahlan Nasution yang tahu, apa yang dijanjikannya kepada seorang capres pada Pilpres 2019, dan hanya dia pula yang tahu apa yang diperolehnya dari janjinya tersebut. Dan ketika janji itu tidak bisa dipenuhi Dahlan Nasution, maka dia pun mencari modus untuk bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas kegagalannya memenuhi janji tersebut.

Tapi, sudahlah, hitung-hitung, koyok-koyok Dahlan Nasution ini bisa menjadi obat stress di tengah hiruk pikuk penghitungan suara pemilu!

---------------------

*Penulis adalah Jurnalis Utama; suami dari seorang boru Mandailingnatal.
Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga