Penulis: Sunarji Harahap, MM.

Membangun Medan Dengan Ekonomi Syariah

Sunarji Harahap, M.M.(foto/Istimewa)

Kota medan akan menyelenggarakan perhelatan pilkada Kota Medan pada 9 Desember 2020, untuk memilih pemimpin periode 2021-2024 dan diprediksi akan banyak menguras perhatian publik, Perlu langkah-langkah berani untuk kemajuan Kota Medan khususnya dibidang ekonomi syariah, Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 Penduduk kota Medan berjumlah hampir 2.279.894  jiwa. Dari jumlah tersebut sebesar 67,8% agama Islam, 8,1% pemeluk agama Kristen Protestan, 10,1% pemeluk agama Budha, 0,17% agama Hindu dan 4,52% pemeluk agama Kristen Khatolik.

Kota Medan sarat dengan kota religius sehingga para pemilih harus benar benar calon pemimpin kota medan kedepan yang menjadi dambaan dalam memberikan kebijakan kebijakan terkait kemajuan ekonomi syariah. Banyak dicontohkan kota kota besar di Indonesia diantaranya Kota Tangerang dinilai berhasil dalam pengelolaan dana zakat lewat berbagai program yang mendukung perkembangan ekonomi syariah seperti ATM Beras dan UPZ terkenal dengan Kota Tangerang Jadi Pilot Project Ekonomi Syariah, Kota Padang sebagai Kota Ekonomi Syariah, Pemkot Padang  dengan  program mendirikan di 104 kelurahan, setiap kelurahan satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dulu dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan  aset semuanya saat ini lebih kurang sudah Rp45 miliar.

Kita semua berharap perhatian dari visi misi para calon walikota dan wakil walikota agar mampu menciptakan kota medan yang religius dengan terapan wisata halal, berkaca melalui wisata halal di berbagai Indonesia terdapat 10 kota yang menjadi perhatian kementerian pariwisata dalam pengembangan wisata halal yaitu : Lombok, Aceh, Jakarta, Padang, Jogjakarta, Bandung, Riau , Kepulauan Riau, Malang Raya dan Makassar. Dimana kota Medan yang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dan mayoritas muslim tapi tidak termasuk sebagai nominasi pilihan pengembangan wisata halal.

Begitu juga Optimalisasi ZISWAF yang ada dikota Medan , perlu model kepemimpinan yang dambaan ummat dalam membangun komitmen untuk bekerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga zakat dalam menghimpun potensi dana tersebut dan mengkampanyekan zakat ini ke masjid-masjid dan ke masyarakat dalam pembentukan UPZ di kota Medan.

Perkembangan ekonomi syariah  yang marak dewasa ini merupakan cerminan dan kerinduan ummat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur muslim masa silam dalam dunia bisnis  dan perdagangan, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunnah yang diteladankannya kepada umatnya.

Sejarah pergerakan ekonomi Syariah di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidani oleh para entrepreneur dan para tokoh muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan sangat besar. Hasil  penelitian para ahli sejarah dan antropologi  membuktilan fakta tersebut.

Perkembangan ekonomi syariah yang marak dewasa ini merupakan cerminan dan kerinduan ummat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunnah yang diteladankannya kepada umatnya. Melihat Potensi ekonomi syariah di Kota Medan tergolong besar. Hal itu dikarenakan situasi ekonomi di Kota Medan yang kondusif serta memiliki potensi bisnis yang besar.

Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III tahun 2018 tumbuh sebesar 5,43 persen ,angka tersebut di atas pertumbuhan eko­nomi nasional yang ada di kisaran 5,2 persen. Dengan situasi ekonomi yang kondusif ini, peluang untuk mengem­bang­kan ekonomi syariah di Medan dan seki­tarnya pun semakin besar.

Ini sejalan dengan kampanye #AyoHijrah yang kami canang­kan. Hijrah tidak hanya dari sisi ibadah saja melainkan secara keseluruhan termasuk sisi ke­uangan, kampanye itu dilun­cur­kan pada 8 Oktober 2018 lalu di Jakarta. Kota Medan menjadi kota ketiga yang di­kunjungi terkait kelanjutan kampanye itu setelah Surabaya dan Makassar,  memperkenalkan nama baru dengan menggunakan kata ‘Hijrah’ seperti, Ta­bungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Prima dan Deposito iB Hijrah.

Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di kota Medan terus diupayakan, menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan menggali potensi sumber ekonomi yang baru. Optimalisasi sumber ekonomi baru pendorong ekonomi, mendorong pengembangan ekonomi halal.Ekonomi syariah Sumut memiliki potensi besar untuk terus didorong. Apalagi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar.

konsumsi produk halal di Indonesia bisa mencapai US$251 miliar, kurang lebih angka tersebut sudah mencapai 20% produk domestik bruto (PDB). Produk konsumsi yang paling dominan dari sektor makanan dan minuman serta fesyen, kalau terus dipupuk maka ekonomi syariah pasti akan besar terus mengingat konsumsi terus bertambah. Ekonomi syariah melalui pesantren-pesantren binaan dan pengembangan penggiat UMKM supaya memiliki sertifikasi halal.

UMKM di seluruh Sumut yakni dari 33 kabupaten/kota sudah hadir lebih dari 500 UMKM memiliki komitmennya cukup kuat untuk mereka memiliki sertifikasi halal, dan peran serta pemerintah dibutuhkan untuk membentuk suasana iklim usaha yang baik. Supaya wisatawan mancanegara itu bisa ditarik ke Medan, dan mereka merasa nyaman. Saat ini banyak restaurant yang belum berstandar halal. Jadi masih banyak yang ragu, sehingga daerah Medan hanya sebagai transit.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 Medan tercatat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2.279.894 jiwa , luas wilayah Kota Medan adalah sebesar 265Km2. Menurut laporan BPS RI pada tahun 2019, besar PDRB Kota Medan sebesar 203,016 triliyun Rupiah. Aspek pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2019 menurut laporan BPS masing-masing kota berturut turut adalah 5,93%   kota medan ragam dengan wisata kuliner. Kota Medan merupakan kota miniatur Indonesia yang menjadi salah satu kota terbesar ketiga yang ada di Indonesia.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Kebutuhan produk halal tak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi kebutuhan masyarakat nonmuslim juga. Jika suatu produk halal, berarti produk tersebut aman dikonsumsi, sehat dan tidak mengandung sumber-sumber penyakit di dalamnya. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai produk dan identitas tempat perdagangan di luar negeri semakin banyak mencantumkan label halal. Label halal tersebut pun kini telah menjadi keunggulan dan value added yang ditawarkan kepada konsumen.

Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu pertama perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan sehingga konsumen muslim mendapat hak untuk mengkonsumsi makanan sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Yang kedua adalah perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat ditangkap sebagai suatu peluang bisnis.

Bagi industri pangan yang target konsumennyasebagian besar muslim, maka tentu saja dengan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangiblevalue.Produk pangan yang kemasannya tercantum label halal akan meningkatkan daya tarik bagi konsumen muslim.

Perlu kesadaran dari berbagai pihak untuk menggarap produk Halal. Dunia Usaha sangat mendukung penerapan produk Halal pada semua produk yang mengandung unsur kehalalan termasuk produk makanan & minuman yang beredar di Indonesia.

Dari sisi produsen, kewajiban pencantuman label produk halal sebenarnya merupakan peluang pasar yg sangat luas untuk digarap baik pasar di dalam negeri maupun untuk ekspor ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Dari sisi konsumen, penerapan label halal yang memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan akan menimbulkan rasa aman dan menghilangkan keraguan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk tersebut, dan tentunya dalam hal ini peran pemerintah daerah juga memegang peranan yang sangat besar sebagai regulator dan fasilitator agar industri halal dapat berkembang dengan pesat dan berdaya saing serta para stakeholders dapat bekerjasama dalam mewujudkan sertifikasi halal pada semua produk yang tentunya lebih baik lagi dari yang sudah ada saat ini. Namun perlu ditegaskan, bahwa urusan halal bukan hanya semata-mata urusan umat muslim.

Umat non muslim juga sudah banyak yang peduli dan paham akan konsep Halal untuk hidup yang lebih baik. Karena Halal menyangkut untuk menjadi sehat dan hidup yang lebih baik. Produk halal bukan hanya kebutuhan bagi umat islam, tetapi merupakan kebutuhan bagi kita semua, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.

Dalam kaitan ini ada dua pilihan dalam jaminan ketersediaan produk halal. Pertama, mengingat telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka untuk memastikan ketersediaan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya bagi konsumen muslim, maka penerbitan Peraturan Pemerintah terkait dengan ketersediaan produk halal sangat membantu para pengusaha dan juga lembaga yang mengurusi masalah ini.

Keberadaan sebuah payung hukum yang menjamin konsumen muslim dalam memperoleh produk halal menjadi keharusan. Secara konstitusional hal tersebut menjadi hak bagi setiap warga negara untuk menjalankan syariat agamanya.

Penulis Sunarji Harahap, M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara / Pengurus MES Sumut / Pengurus IAEI Sumut)