Oleh: Agus Purwanto, S.Pd, M,Kesos  

MENUNGGU GEBRAKAN WALI KOTA BINJAI

Agus Purwanto,S.Pd,M,Kesos.(foto/istimewa)

Pelantikan Wali Kota Defenitif  periode 2021-2024, Drs. Amir Hamzah,MAP, oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada Senin tanggal 26 April 2021 lalu, menjadi sebuah perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sembari menunggu calon Wakil Walikota Binjai yang direkomendasikan oleh partai pengusung untuk dilantik, Wali Kota pun sudah harus memikirkan pergantian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).,Hal ini menarik dibahas karena harmonisasi program dari semua instansi diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan berbagai sektor di Kota Binjai.

Organisasi Perangkat Daerah sebagai alat yang menterjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota harus mendukung dan mampu bekerja keras untuk mewujudkan program. Tentunya setiap OPD yang kelak menjabat harus bisa saling bersinergi dalam merealisasikan program pembangunan Kota Binjai.

Sinkronisasi program pembangunan disegala bidang harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Binjai yang Maju dan Berbudaya. Dengan dilakukannya sinkronisasi program pada setiap OPD maka target pembangunan yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan akan terukur dan terarah sehingga jelas bahwa Kota Binjai akan fokus dijadikan sebagai kota seperti apa.

Ada keterkaitan program yang direncanakan berdasarkan potensi-potensi yang bisa digalih dimasyarakat baik potensi sumber daya manusia (SDM), potensi  sumber daya alam (SDA) dan tentunya potensi kepemudaan yang tak kalah penting untuk diberikan ruang dalam mengembangkan bakat, ide dan kreatifitasnya.

Setiap daerah memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, namun kelemahan bukan sebagai sesuatu yang tak bisa dimanfaatkan. Seorang inovator selalu optimistis karena melihat persoalan dari sudut yang unik dan positif. Menjalankan roda pemerintahan dengan memberantas sekat birokrasi dengan kolaborasi.

Visi yang diterjemahkan menjadi strategi harus menjadi inisiatif-inisiatif strategis yang diturunkan menjadi program-program aksi yang siap diimplementasikan di masyarakat. Perumusan strategi hanya dilakukan sebentar yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Tentunya ini akan menyerap pikiran dan tenaga serta waktu untuk memastikan program-program yang telah ditetapkan terlaksana sesuai target. Untuk itu budaya kontrol dan evaluasi menjadi sangat penting.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bak sebuah pertandingan, menang dan kalah adalah hal yang biasa terjadi. Meraih kemenangan tentunya menjadi sebuah tujuan dan harapan utama dalam berkompetisi. Jabatan struktural dalam pemerintahan bisa dikatakan sebagai jabatan yang diemban karena konsekuensi politik.

Amanah yang diberikan langsung oleh Wali Kota untuk mengimplementasikan secara teknis visi dan misi Wali Kota. Namun secara etika ASN dilarang berpolitik praktis yang tertuang di dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Tanggungjawab secara profesional untuk mensukseskan program kepala daerah harus dilaksanakan.

Menggunakan pendekatan yang teduh dalam membina dan mengayomi ASN akan menciptakan iklim yang positif thinking. Memahami segi psikologi ASN dan harus sensitif. Ketika mampu mengelolanya dapat menghasilkan hal yang positif dan produktif bagi Kota Binjai. Sebagai pimpinan berupayalah menyempatkan hadir di tengah ASN, turun pada setiap instansi untuk menyapa, bersilaturahmi, memberikan apresiasi dan motivasi. Dengan begitu akan muncul potensi dan semangat untuk sepenuh hati mensukseskan program-program yang sudah ditetapkan.

Kota Banyuwangi bisa menjadi sample dari banyak kota di Indonesia yang berhasil dalam mengembangkan potensi daerah dan kearifan lokal. Bisa juga menjadi daerah tujuan lokasi studi banding dalam mengelola pemerintahan.

Banyuwangi berhasil mengubah stigma daerah yang sebelumnya adalah dikenal sebagai kota santet menjadi kota Internet yang lebih dikenal sebagai smart kampung atau kota digital (Digital Society) dengan memasang seribu titik wifi. Banyuwangi fokus menjadikan kota pariwisata sehingga setiap dinas adalah dinas pariwisata dan setiap program adalah branded program. Setiap program terintegrasi dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif perekonomian. Artinya pariwisata menjadi simpul semuanya.

Binjai juga bisa seperti Banyuwangi, Bogor, dan kota lainnya yang berhasil menata birokrasi, infrastruktur, tata ruang terutama pelayanan publik yang kesemuanya itu akan berefek terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Binjai ke depan. Fakta di lapangan masih ada infrastruktur yang belum terkelola dengan baik namun memiliki daya tarik yang dapat mengundang wisatawan datang. Sebut saja Pasar Kaget, Jembatan Layang (sky cross), Pasar Tavip, Pujasera, Pasar Tradisional, dan lainnya.

Belum lagi persoalan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota harus benar-benar selektif dalam memilih calon kepala dinas yang berkualitas berdasarkan uji kelayakan. Pimpinan yang prorakyat tentunya akan berorientasi pada kinerja yang profesional.

Sinkronisasi data dan informasi dari ketiga instansi yang menaungi bidang tersebut sangat dibutuhkan agar program bantuan sosial untuk masyarakat prasejahtera tepat sasaran seperti KIP, BPJS, PKH, Bantuan Sosial Tunai, Sembako dan program lainnya. Maka perlu dilakukan update data masyarakat tidak mampu dengan berjenjang.

Ketika pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian dan Lembaga ada Program Bantuan Sosial akan menggunakan atau rujukan data penerima bantuan berdasarkan DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bank data orang yang tidak mampu/miskin. Data tersebut melalui proses verifikasi data di tingkat Kelurahan lalu ke Dinas Sosial selanjutnya ke Kementerian Sosial RI.

Artinya ke depan setiap kelurahan harus memiliki 2 atau 3 tenaga teknis profesional khusus di bidang perencana sosial, teknik computer untuk mampu dengan cepat dalam menginput data masyarakat. SDM yang unggul akan menentukan kinerja yang professional.

Untuk mewujudkan hal itu semua tentunya dibutuhkan kerjasama oleh banyak pihak  Dibutuhkan Tim Khusus Percepatan Pembangunan  (TKPP) kota Binjai Non- PNS langsung ditunjuk oleh Walikota yang ditugaskan mengkaji dan berkordinasi langsung dengan dinas- dinas terkait sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah.

Ada ‘jembatan’ yang mampu menghubungkan setiap dinas. Dinas bisa fokus menjalankan programnya  dengan Tim khusus yang memiliki kapasitas memberikan masukan program agar sinkronisasi program setiap dinas dapat terwujud.

Penulis: Agus Purwanto,S.Pd,M,Kesos, Dosen STAI Al-Islahiyah Binjai.

Komentar

Loading...