Menuju Sumut Bermartabat

Peran Stakeholder Pendidikan dan Kesehatan

foto:int/mm
foto:int/mm

Oleh : Ahmad Rizal

SUDAH lebih tiga bulan terakhir ini, Ayub menjalani rutinitas baru untuk menghidupi keluarganya. Seusai sholat Subuh, lelaki separoh baya ini mendorong etalase dagangannya ke pinggir jalan raya dekat rumahnya. Isterinya ikut membantu menyusun barang dagangannya ke etalase itu.

Pria tiga anak warga Jalan Setia Luhur Medan ini, kini berjualan sarapan pagi. Sebelumnya, Ayub berdagang ikan gembung rebus keliling. Namun usahanya harus gulung tikar, karena semakin lama semakin sulit mememperoleh penghasilan, bahkan nyaris tidak mampu lagi menutupi kebutuhan dapur keluarganya. Walhasil, Ayub pun putar haluan. “Hasil jualan gembung nggak nutup, terpaksa jualan sarapan. Kalau jualan sarapan,  pasti makan sekeluarga lepas semua,” ujar Ayub.

Hal sama juga dialami Bunyamin, pedagang kedai sampah Jalan Titipapan Sei Sikambing Medan. Bunyamin kini beralih profesi jualan gas dan air mineral. Kedai sampah yang dikelolanya tidak mampu lagi menanggung biaya kehidupan keluarga karena lesunya daya beli. “Pembeli berkurang, penghasilan pun jadi berkurang,” jelas Bunyamin, bapak tiga anak ini.

Meski telah menukar barang dagangannya, tidak berarti beban Ayub dan Bunyamin telah berhasil diatasi. Beban mereka berlanjut, karena mereka berkewajiban membiayai pendidikan anak-anaknya serta iuran BPJS setiap bulan. “Untuk sekolah dan iuran BPJS sekeluarga, nggak kemana paling sedikit satu juta,” kata Ayub.

Sekecil apapun penghasilan mereka, keduanya sependapat,  pendidikan anak-anak dan kesehatan keluarga menjadi prioritas utama, disamping memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. “Berapapun penghasilan hari ini, disisihkan untuk biaya sekolah dan iuran BPJS,” jelas Bunyamin.

Putus Sekolah dan Iuran Kesehatan

Data BPS Sumut menyebutkan, angka putus sekolah di Sumut tahun 2017 mencapai 13.703 anak. Dengan rincian tingkat SMA/MA 3.501 siswa,  SMP/MTs 5.003 siswa, SD/MI mencapai 5.199 siswa.

Angka ini terbilang relatif tinggi. Tak mengherankan, pada masa kampanye Pilgubsu tahun lalu, angka putus sekolah ini menjadi perhatian Edy Rahmayadi. "Ini keprihatinan kita semua, termasuk saya pribadi," kata Edy, saat berkampanye Mei 2018 lalu.

Padahal, kata Edy, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan yang diberikan juga harus maksimal. “Di era globalisasi saat ini, kondisi mutu pendidikan cukup memprihatinkan. Masih banyak anak putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi. Ini ironi di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam Sumut,” tegasnya.

Ironi di provinsi yang kaya sumber daya alam ini, juga bisa dilihat pada jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Catatan BPJS Kesehatan Divisi Regional I Sumut-Aceh tahun 2018 menyebutkan, Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sumut, baru mencapai 67,94 persen dari jumlah penduduk sebanyak 14.753.286 jiwa. Artinya, baru 10.023.504 jiwa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.964.019 jiwa adalah peserta Mandiri, yakni membayar iuran setiap bulan baik kelas I, II atau III. Berdasarkan data ini, maka sekitar 32,06 persen penduduk Sumatera Utara belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan angka itu, bukanlah jumlah yang sedikit.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kasus anak putus sekolah maupun belum ikutnya masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tetapi secara umum  --  dan mudah ditemui  --  adalah masalah keterbatasan ekonomi. Tingkat penghasilan yang rendah, menjadi penyebab para orangtua mengabaikan pendidikan anak-anaknya dan menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri.

Sumut Bermartabat

Kini, Sumatera Utara mulai memasuki era ‘Sumut Bermartabat’, seiring dilantiknya pasangan Edy Rahmayadi/Musa Rajeckshah sebagai Gubsu/Wagubsu priode 2018-2023 oleh Presiden Jokowi pada 5 September 108 lalu.

Pemilihan kalimat ‘Sumut Bermartabat’ sebagai tagline kampanye, adalah sebuah pilihan tepat. Sebab tagline tersebut bagaikan pengobat hati masyarakat  mengingat kondisi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebelum ini. Mimpi Sumut Bermartabat, sesungguhnya adalah mimpi semua masyarakat Sumut.

Sebelumnya, Sumut seakan dirundung malang tak berkesudahan. Sekedar catatan : bermula saat dua Gubsu hasil Pilgubsu 2008 dan 2013 secara berturut-turut berurusan dengan hukum, bahkan juga ikut melibatkan puluhan anggota DPRD Sumut priode 2014-2019. Ada pula belasan bupati/walikota di Sumut yang juga bermasalah dengan hukum.

Hingga kemudian  pada Pilgubsu 2018, yang  telah menghasilkan Eramas  muncul sebagai pemenang : Eramas, sang pengusung kerinduan dan mimpi warga Sumut terhadap martabat Sumut. Pertanyaan berikutnya, dimanakah peran masyarakat Sumut dalam mewujudkan “Sumut Bermartabat” tersebut?

Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi/Musa Rajeckshah sepanjang 2018-2023, mengusung visi : "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat". Visi ini diurai dalam lima Misi yakni : Pertama, Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Kedua, Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Keempat, Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia. Dan Kelima, Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :  Pertama, Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Kedua, Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.

Ketiga, Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Keempat, Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Dan Kelima, Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Visi, Misi  dan Prioritas Pembangunan tersebut menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan Sumut Bermartabat. Namun, prioritas pembangunan sektor Pendidikan dan Kesehatan ini tidak bisa begitu saja dikerjakan sendirian oleh Pemprov Sumut. Baik karena keterbatasan anggaran, maupun karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemprov Sumut.

Tidak bisa tidak, seluruh elemen masyarakat harus ikut aktif mengambil peran. Meminimalisir angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara, hanya bisa tercapai jika Pemprov Sumut mampu saling bergandeng tangan dengan semua elemen masyarakat khususnya yang selama ini bergerak di sektor pendidikan dan kesehatan.

Maka, tugas berat di masa-masa awal era “Sumut Bermartabat” saat ini, adalah bagaimana Gubsu/Wagubsu mampu merangkul semua elemen masyarakat, khususnya stakeholder pendidikan dan kesehatan di daerah ini, untuk bergandeng tangan berjalan bersama mewujudkan Sumut Bermartabat melalui sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Jika tugas berat ini bisa terlaksana, maka keluhan Ayub dan Bunyamin dalam membiayai pendidikan anaknya maupun membayar iuran BPJS kesehatan, akan semakin berkurang di provinsi yang kaya ini.

Dan dengan niat ikhlas, kita percaya tugas berat itu bisa terwujud! ***

(tulisan ini diikutkan dalam lomba tulisan yang diselenggarakan Diskominfo menyambut HUT ke-71 Sumut) 
Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga