Penulis : M.Andi Yusri

Target Partisipasi Pemilih Realistis atau Ambisius?

PEMILIHAN umum 2019 sudah diambang pintu. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah nenyusun planning (perencanaan) matang untuk dikemas menjadi bentuk kesuksesan.

Bercermin sejenak mengingat apa itu Pemilu dan bagaimana cara penggunaan si 'Pemilu' ini agar dapat dibungkus menjadi kesuksesan dalam partisipasi memilih yang tinggi.

Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017, Presiden RI Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebigai calon anggpta DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini.

Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 ini.

Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

“Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi pasal 176 ayat (4) UU ini.

Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.

Nah, inilah saatnya masyarakat yang sangat berperan penting dalam menentukan sikap pilihannya untuk mensukseskan Pemilu sekaligus Pemilihan Presiden serentak untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 77,5% pada Pemilu serentak Rabu, 17 April 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu serentak 2019.

"Target kita partisipasi mencapai 77,5 persen. Insya Allah (optimis)," kata Arief di Jakarta Pusat dilansir Kompas.com, Senin, 18 September 2019.

Menurut Arief, angka 77,5 persen termasuk realistis bagi negara demokratis seperti Indonesia. Angka itu, kata Arief, cukup tinggi ketimbang negara lain. Apalagi, masyarakat Indonesia semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya.

"Di negara yang demokratis sekalipun yang disebut paling demokratis sekalipun angka partisipasinya itu lebih rendah daripada kita. Karena apa? karena orang makin banyak yang sadar dia tahu. Oh ini memang saya harus memilih, oh ini saya enggak bisa memilih," ujar Arief.

Jadi menggunakan hak memilih dan tidak memilih itu dengan paling sadar dengan kesadaran penuh itu, bukan karena intimidasi, bukan karena dilarang, bukan karena uang.

Jika berkaca di Pemilu tahun sebelumnya, partisipasi pemilih di Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, sedangkan Pilpres 2014 sekitar 70 persen. Sedangkan, pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen.

Menurut dia, target partisipasi pemilih 77,5 persen itu realistis jika melihat situasi di Indonesia saat ini. Dia mengklaim di negara paling demokratis sekalipun angka partisipasi itu malah lebih rendah daripada Indonesia. Hal ini dikarenakan seseorang semakin paham tujuan memilih.

Sementara itu, menurut Pengamat Politik Sumatera Utara (Sumut), Dr Mohammad Yusri, MSi menilai target yang diinginkan KPU RI dalam konteks Pemilu dan Pilpres 2019 nanti merupakan hal yang realistis. "Itu angka yang realistis, bahkan bisa mencapai diatas itu," jelasnya.

Dia menuturkan Indonesia ini memiliki sifat yang demokrasi, sehingga saat pesta demokrasi Pemilu tiba, sudah banyak yang antusias bahkan lebih memahami kepolitikan sehingga dapat menentukan sikap dalam pilihannya.

"Masyarakat sekarang sudah banyak yang paham politik ini apa. Apalagi kalau sudah datang namanya Pemilu, Pilkada. Mereka akan tau dalam menentukan pilihan. Memang tinggal lagi kesadaran untuk menggunakan hak pilih itu yang harus bersama kita sadari demi suatu kesuksesan," tuturnya.

Dalam mensukseskan partisipasi pemilih ini, kata Yusri, harus banyak pihak. "Bukan hanya penyelenggara KPU saja. Yang menggerakkannya bukan hanya Partai politik, tapi juga individu-individu yang tergabung dalam komunitas Islam dan agama lainnya," ujarnya.

Sengketa Partai

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Menurut UU, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoreh putusan Mahkamah Partai atau nama lain, dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, kepengurusan partai politik-tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten /kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wqiib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya persyaratan.

“Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir.

Kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputisan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,” bunyi Pasal 184 ayat (4) UU ini.

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 16 Agustus 2017. (*)

Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga