Terkait OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin

KPK Segel Tiga Ruangan di Dinas PU dan Protokoler

Ruangan Kadis PU Kota Medan disegel KPK.(Foto: MEDANmerdeka/istimewa)

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga ruangan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan di Jalan Pinang Baris Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (16/10/2019). Segel itu tidak akan dibuka sebelum penyidikan selesai.

Tiga ruangan yang disegel petugas antikorupsi itu meliputi ruang kerja Kadis PU, Isa Ansari dan dua ruang staf khususnya. Isa Ansari merupakan bawahan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, yang juga terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Saat memasuki jam kerja mulai dari tadi pagi sampai sore hari, ruangan yang disegel ini terus menjadi perhatian media maupun pegawai di sini. Ruangan itu disegel  dengan garis KPK warna merah dan hitam," ujar seorang PNS di Dinas PU Medan.

Menurutnya, OTT yang dilakukan petuas antirasuah itu terhadap kepala dinas, tentunya mempengaruhi proses kinerja PNS di lingkungan dinas tersebut. Soalnya, untuk urusan pekerjaan terganggu karena tanpa ada tekenan pimpinan mereka.

"Proyek pengerjaan jalan yang sedang berjalan pun dipastikan bisa terhambat akibat OTT tersebut. Kami tidak mengetahui kasus yang menyeret pimpinan. Aktivitas di kantor memang terlihat normal. Pegawai masih heboh membahas OTT itu," katanya.

Selain itu, KPK juga menyegel ruangan protokoler di ruangan Bagian Umum Pemko Medan yang berada di lantai 1.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan 6 orang lainnya sekaitan  dalam kasus setoran dari sejumlah dinas.

Dalam keterangan tertulisnya, Febri memaparkan uang yang diamankan saat OTT yang berlangsung sejak Selasa (15/10) malam hingga Rabu dinihari itu  lebih dari Rp 200 juta.

"Diduga praktek setoran dari dinas-dinas dan sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," sebut Febri.

Febri menjelaskan dari OTT tersebut, total 7 orang diamankan, yaitu dari unsur: Kepala Daerah/Walikota, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan wali kota, swasta.

Penulis: Yohana
Editor: Redaksi

Baca Juga