Hendrik Halomoan Sitompul

Pemko Medan tak Mampu Atasi Persoalan Sampah

Anggota DPRD Kota Medan Hendrik Halomoan Sitompul.(Foto/MEDANmerdeka)
Anggota DPRD Kota Medan Hendrik Halomoan Sitompul.(Foto/MEDANmerdeka)

MEDAN– Anggota DPRD Kota Medan Hendrik Halomoan Sitompul MM, mengatakan persoalan sampah di Kota Medan harus ditangani serius dan menjadi prioritas bagi dinas terkait. Ini menjadi suatu keharusan karena sampah adalah produk masyarakat dalam keseharian

Sampah tetap menjadi persoalan, jika tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan. Sehari saja sampah tidak di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka konsekuensinya sampah akan menumpuk dan mengganggu pemandangan dan kesehatan.

Dikatakannya, persoalan sampah dan penangananya akan semakin berpolemik, dengan kurangnya kesadaran masyarakat Medan membuang sampah. Sampah dibuang sembarangan di sungai dan parit. Kondisi ini tentu semakin miris, sehingga Kota Medan beberapa tahun belakangan ini, gagal meraih Piala Adipura.

“Hal ini tentu menguras energi wali kota Medan dalam mencari solusi tata kelola penanganan sampah di seluruh kecamatan. Pemko Medan akhirnya sempat melimpahkan kewenangan penanganan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan ke kecamatan”, ujarnya.

Pelimpahan kewenangan penanganan sampah kepada masing-masing camat, ternyata belum memberikan solusi yang tepat dalam penanganan sampah di seluruh wilayah Kota Medan. Bahkan pengalihan manajemen penanganan sampah ke kecamatan menjadi persoalan baru. Sampah selalu diangkut terlambat oleh petugas kecamatan.

Kendalanya masih berkutak pada kesiapan alat-alat pengangkut, dan biaya operasional pengelolaan sampah. Kecamatan dipastikan tidak memiliki kesiapan uang tunai untuk biaya operasional. Sementara retribusi sampah masih dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Peran aktif camat untuk meningkatkan kinerja lurah dan kepala lingkungan (kepling) menjadi tumpuan untuk menangani persoalan sampah di setiap lingkungan. Peran aktif lurah dan kepling akan bermuara kepada membangun kepedulian masyarakat terhadap penanganan sampah. “Penanganan sampah pun diharapkan bisa berkualitas dan komprehensif dan terpadu mulai dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Namun, dinilai kurang efektif kebijakan baru dibuat. Tahun 2019 pengelolaan sampah yang selama ini dibawah wewenang kecamatan dan kelurahan, telah diambil alih oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota.

Penulis: Ahmad Rizal
Editor: Redaksi

Baca Juga