PPS Belawan Komitmen Larang Pukat Trawl

BELAWAN - Pasca demo di Stasiun SDKP Belawan, perwakilan nelayan kembali mendatangi Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Martin Bagan Sadipun, Rabu petang (7/11/2019).

Perwakilan nelayan yang hadir, yakni Ahmad Japar, Ismail Batubara, Rahman Gafiqi, Ishak, Syahruddin, Hafizal, Ahmad Raji. Dalam pertemuan ini, nelayan diterima Plt Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Plt Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Martin B Sadipun mengatakan pihaknya komitmen untuk tidak menerbitkan izin surat perintah berlayar (SPB) bagi kapal perikanan yang tidak sesuai undan-undatang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sikap tegas ini dikeluarkan Martin B Sadipun dengan no:5533/PPSB.C/PI.210/XI/2019.

Dan, intruksi ini juga ditegaskannya kepada segenap petugas Syahbandar PPS Belawan agar tidak menerbitkan SPB kepada yang melakukan penyimpangan serta memperkuat pengawasan.

“PPS Belawan lebih mengutamakan pelayanan yg bersifat memfasilitasi kegiatan dari pada pengusaha perikanan,” ujarnya.

Namun demikian, mereka nelayan mengharapkan adanya kerjasama ini seperti mengharapkan peran serta pelabuhan selaku dalam hal pengawasan kapal-kapal dan jangan memberikan surat izin berlayar (SIB).

Sejak PP 71 tahun 2016 diterbitkan, sambung Martin tidak ada lagi kapal nelayan yang menggunakan alat tanggkap trawl atau pukat harimau diberikan izin, baik itu dari PSDKP melalui SLO nya (Surat Layak Operasional ) maupun surat izin berlayar dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

“Secara subtansi nya kita telah mendukung masyarakat dengan tidak memberikan izin operasi." tegas Plt PPSB.

PPSB terus mensosialisasikan dan mengingatkan kepada para pengusaha perikanan untuk tidak mengoperasikan kapalnya. Tetapi yang namanya hidup ada yg nakal melakukan operasi.
Sosialisasi ini seperti spanduk, mengumpulkan mereka, saat mereka mau mengurus perizinannya di PPSB.

"Pemerintah sudah jelas melarang traek untuk beroperasi dan jika pengusa memaksakan untuk beroperasi kalau ketangkap resiko tanggung sendiri." jelas Martin.

Perwakilan aksi demo yang bertemu dengan Plt Kepala Kantor PPSB ini berharap dapat duduk bersama dengan TNI-AL, POL-AIRUD, Polres Pelabuhan Belawan, intansi lain terkait keselamatan berlayar Syahbandar Utama bukan hanya PSDKP dan PPSB biar dapat membahas permasalahan yang ada.

Penulis: Awal Yatim
Editor: Redaksi

Baca Juga