Terminal Amplas & Pinangbaris Akan Lebih Bagus Kalau Dikelola Pusat

MEDAN -  Anggota Komisi I DPRD Medan Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MM menyesalkan penolakan Wali Kota terhadap usulan Kementerian Perhubungan untuk mengelola dua terminal tipe A di Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris agar lebih baik. 

Seharusnya Pemko Medan menyerahkan dua terminal itu dikelola
pemerintah pusat, dengan sejumlah perjanjian. Sehingga tidak mengurangi PAD
Kota Medan dan mempercantik kedua terminal tersebut, ujarnya, Senin (15/7/2019)
saat dimintai komentarnya seputar permintaan Kemenhub terhadap 2 terminal tipe
A di Medan. 

Kalau dikelola pusat, artinya ada standar pelayanan di angkutan
umum yaitu transportasi darat. Fasilitas kedua terminal akan dilengkapi oleh
Kemenhub sehingga akan layak dan kemungkinan besar menjadi nyaman. Apalagi
dibuat standar Bandara, ujar Ketua F-Demokrat DPRD Sumut ini lagi.

Apalagi saat ini bisa dilihat pengelolaan kedua terminal besar
di Kota Medan, sangat tidak jelas. Dari sisi PAD juga tidak terlalu
membanggakan sehingga perlu banyak pembenahan. Kalau sudah ada permintaan
terminal itu dikelola pemerintah pusat, kenapa tidak,”ujarnya lagi. 

Diyakininya kalau dikelola pusat, standarnya pasti sudah
nasional dan Medan akan lebih baik, sebutnya. Artinya, sambung Ketua DPD Partai
Demokrat Sumut ini, kedua terminal akan lebih baik kalau diserahkan ke
pemerintah pusat. 

Seperti diberitakan, Kemenhub berencana membangun 38 terminal
tipe A di seluruh Indonesia termasuk Amplas dan Pinangbaris dengan anggaran
masing-masing Rp 50 miliar agar lebih modern dan nyaman.

Untuk terminal tipe A yang akan dibangun Kementerian
Perhubungan, fisik, sistim dan ekosistimnya harus sama dengan Bandara, sehingga
penumpang lebih mudah dan nyaman ketika hendak berpergian menggunakan bus AKDP
maupun AKAP.

Namun karena Pemko Medan menolaknya, pihak Kemenhub akan mencari
lahan baru membangun terminal tipe A di Medan. Anggaran Rp 50 miliar hanya
untuk membangun terminal, biaya membeli lahan lain lagi,”ujar Dirjen
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada wartawan, Kamis
(11/7) di Bandara Kualanamu.  

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi yang ditemui
wartawan di sela-sela Konfercab serentak DPC PDIP se Sumut zona 1 Medan, Sabtu
(13/7/2019) membenarkan apa yang dikatakan Dirjen Perhubungan Darat. Menurut
dia, Pemko belum mau menyerahkannya (Terminal Amplas dan Pinangbaris-red) ke
Kemenhub. Pasalnya, pengelolaan, retribusi dan sewa menyewa akan jadi milik
pemerintah pusat.

Penulis: Ahmad Rizal
Editor: Redaksi

Baca Juga