KPK & Kejagung Diminta Usut Kasus Pelesiran Jajaran Dekom PLN

Medanmerdeka.com - Indonesian Audit Watch (IAW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan kasus pelesiran jajaran Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) ke Singapura.

IAW menduga kasus pelesiran berkedok kunjungan kerja (kunker) para petinggi PT PLN (Persero) ke Mc Kinsey, Singapura pada 9-11 September 2018 lalu memiliki unsur dugaan penyelewengan anggaran negara.

Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar mengatakan IAW yang fokus menyoroti indikasi penyelewengan uang negara di instansi pemerintahan mempertanyakan kasus jalan-jalan ala jajaran komisaris, sekretaris dan staf perusahaan listrik tersebut.

"Tidak ada alasan bagi KPK dan Kejaksaan Agung untuk tidak bertindak. Karena ini indikasi penyelewengan anggaran itu sangat menguat dan jelas. Apalagi pelesiran itu dilakukan persis saat nilai tukar rupiah terhadap dollar saat itu melemah. Ini sangat menyakitkan rakyat Indonesia," terangnya kepada wartawan saat berkunjung ke Medan, Kamis (27/12/2018).

Dikatakan Junisab, pelesiran itu dinilai tidak pantas dan para dewan komisaris (dekom) yang ikut berangkat sama sekali tidak memikirkan azas keprihatinan atas berbagai masalah yang mendera PLN saat ini.

"Kami menilai ini sangat tidak pantas. Disaat PLN rugi hingga Rp18 triliun dan disaat Sofyan Basir sebagai Dirut PLN Persero terbelit kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka malah sesukanya menghamburkan uang negara," ungkapnya.

Sesuai data yang diterima, Junisab turut membeberkan bahwa rombongan Komisaris petinggi PLN yang pelesiran itu kabarnya direncanakan langsung oleh Djoko Hastowo sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk menjamu para komisaris yang baru dan tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada Menteri BUMN.

"Kami sinyalir dengan akal liciknya Djoko Hastowo meminta pelesiran tersebut dipimpin langsung oleh Plt Komisaris Utama PLN, sehingga apabila terjadi masalah tanggungjawab sudah beralih kepada Plt Komut PT PLN," ujarnya.

Junisab menuturkan ikut 'terbang' ke Singapura itu juga anggota Komite non Komisaris. "Mereka semua pelesiran atas ide Sekretaris Dewan Komisaris, Djoko Hastowo. Kami sangat tau siapa sosok Djoko Hastowo itu. Dia mantan Dirut Indonesia Power (IP), anak perusahaan PLN yang punya track record sangat buruk selama memimpin. Kabarnya, sengaja dia service para komisaris karena itu diharapnya bisa jadi batu loncatan untuk dia menjadi Komisaris Utama atau komisaris anak perusahaan PLN setelah menyelesaikan tugas sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN dan juga saat ini kegiatan dia diluar yang masih sibuk mengurus beberapa pekerjaaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor yang lama sebelum pensiun sebagai Dirut PT IP. Hal ini juga bertentangan dengan Permen BUMN," ucapnya.

Namun, hal yang lebih miris, katanya, ketika para petinggi PLN itu berangkat juga membawa Staf Sekretariat di Dewan Komisaris pelesiran berbungkus acara Workshop Transforming Indonesia Power Sector Singapore.

Junisab menambahkan rombongan petinggi PLN itu berangkat sejak tanggal 9 September 2018 dengan pesawat Garuda GA 830 (Jakarta-Singapura). Untuk harga tiket bervariasi, apalagi jika khusus komisaris menempati seat Bussiness Class. Jumlah uang negara yang dikeluarkan itu juga belum termasuk biaya penginapan di Hotel Mandarin Orchard Singapura.

"Tak hanya foya-foya dibayar negara, mereka juga mendapatkan uang saku harian. Rinciannya, untuk Komisaris menerima US $750 perhari dan uang saku untuk anggota Komite (anggota Komisaris) US $150 perhari. Mereka mencari waktu pada saat ada libur dan hari terjepit sehingga bisa menghitung waktu cukup lama mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa," pungkasnya. (mm)

Penulis: Mari
Editor: Mauza

Baca Juga