PLTA Batang Toru, Tapsel

Presiden tak Perlu Tanggapi Desakan Asing

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tidak perlu menanggapi desakan yang datang dari sejumlah pihak asing untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik energi bersih PLTA Batang Toru.

Proyek tersebut dinilai sudah menerapkan mitigasi untuk mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestarian orangutan.

“Ini kedaulatan negara. Rencana pembangunan negara ini tidak boleh diatur oleh pihak lain,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Profesor Yanto Santosa dalam pernyataan yang diterima Minggu, (10/3/2019).

Jika ada pihak asing yang keberatan dengan pembangunan pembangkit listrik yang menjadi bagian dari strategi pengendalian perubahan iklim Indonesia itu, Yanto mengajak untuk duduk bersama mencari solusi agar dampak yang dikhawatirkan tidak terjadi.

“Mari kita diskusi. Bukan untuk menolak, tapi mencari solusi agar apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi,” katanya.

Yanto mengingatkan, PLTA Batang Toru adalah proyek strategis nasional demi memenuhi hajat hidup orang banyak. Proyek tersebut juga memiliki izin lingkungan yang secara hukum sudah terbukti benar.

Dia memahami ada perhatian soal keberadaan orangutan di ekosistem Batang Toru. Namun Yanto menekankan untuk tidak ada kekhawatiran yang berlebihan.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah memberi jaminan akan perlindungan orangutan di wilayah tersebut.

Yanto menyayangkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing menggelembungkan data soal jumlah orangutan yang terdampak pembangunan PLTA Batang Toru. Kalangan LSM tersebut, ujar Yanto, menghitung jumlah orangutan terdampak dengan mengkalkulasi seluruh ekosistem Batang Toru.

Padahal berdasarkan kajian yang dilakukan tim IPB, di wilayah lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru hanya ada dua hingga tiga individu orangutan.

“Data kerapatan individu orangutan yang kami gunakan sama, tapi LSM-LSM asing itu menghitung jumlah orangutan di seluruh wilayah Batang Toru.

Jadi jumlahnya banyak. Sementara lahan yang digunakan proyek pembangunan sedikit, diperkirakan hanya ada 2-3 individu,” kata Yanto.

Yanto menegaskan, agar jangan ada lagi upaya menghambat pembangunan PLTA Batang Toru.

Pasalnya, pembangkit listrik energi bersih itu dibangun demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global.

“Jika pembangunan PLTA Batangtoru terhambat, harapan kita agar menghemat pengeluaran negara dan mengurangi emisi gas rumah kaca akan terkendala,” katanya.

Dia menjelaskan, masyarakat di Sumatera Utara sangat membutuhkan pasokan listrik yang handal. Saat ini, sebagian kebutuhan listrik itu dipenuhi dari kapal pembangkit listrik berbahan bakar fosil (solar) yang disewa dari luar negeri. Selain sewa dan pengadaan solar yang mahal, pemanfaatan bahan bakar fosil juga mengakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi. Emisi GRK yang tinggi bisa berdampak pada bencana perubahan iklim.

Sebelumnya, sejumlah pihak asing mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pembangunan PLTA Batang Toru.

Desakan disampaikan lewat surat yang dilayangkan, Selasa (5/3). Mereka beralasan PLTA Batang Toru mengakibatkan punahnya Orangutan tapanuli dan merusak kehidupan masyarakat.

Mereka yang meneken surat tersebut di antaranya Mantan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Robert Blake Jr. mantan Dubes AS untuk Indonesia, Cameron Hume, sejumlah mantan anggota kongres AS, termasuk Henry Waxman yang merupakan Chairman LSM Mighty Earth.(mm)

Penulis: Amri
Editor: Redaksi

Baca Juga