Rusak Habitat Gajah Sumatera, YEL Desak PLTA Tampur Dihentikan

ilustrasi.

ilustrasi.

Medanmerdeka.com – Kalangan aktivis lingkungan terus mendesak penghentian pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur, Provinsi Aceh. Proyek yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu akan merusak habitat gajah Sumatera, mengancam kelangsungan hidup dan mata pencarian penduduk yang hidup di hilir sungai Tamiang.

Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) yang berbasis di Medan, salah satu lembaga yang kerap menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Analis Perlindungan Bentang Alam YEL, Riswan Zein menyatakan, proyek PLTA Tampur akan membuka akses ke kawasan hutan primer sehingga menimbulkan aktivitas pembukaan hutan dan perburuan. Kondisi tersebut akan menurunkan keutuhan fungsi lindung dari KEL.

Merujuk pada dokumen Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (Amdal), luas genangan pembangkit listrik itu diperkirakan mencapai 4.090 Ha. Untuk memenuhi genangan seluas area tersebut membutuhkan waktu hingga satu tahun, Selama kurun itu, desa-desa yang berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang akan mengalami kekeringan. Biota-biota sungai juga akan terganggu.

“Yang akan terkena impact itu sekitar 90 desa,” kata Riswan kepada wartawan di Medan, Jumat (9/11/2018).

Masalah lainnya lagi, kata Riswan, lembah Sungai Lesten yang akan digenangi waduk merupakan koridor jelajah yang sangat penting untuk populasi gajah Sumatera. Koridor tersebut, yang menghubungkan selatan dan utara, akan putus total karena topografi yang sangat terjal. Hal ini akan mendorong populasi binatang langka ini ke arah kepunahan.

Riswan juga menyoroti rencana pembangunan bendungan yang setinggi 193 meter berpotensi untuk jebol. Jika konstruksinya bermasalah, maka akan membawa bencana bagi masyarakat yang berada di hilir. Bahkan bisa menelan banyak korban jiwa.

“Maka itu YEL dengan tegas menolak proyek ini. Masalah yang akan timbul, tidak sebanding dengan potensi ekonomi yang diharapkan dari proyek ini. Lagi pula jika untuk kebutuhan listrik, sekarang sudah interkoneksi. Listrik untuk Aceh bisa dipasok dari Sumatera Selatan, atau daerah lainnya,” kata Riswan.

Riswan juga menyoroti polemik serangkaian izin yang melingkupi proyek PLTA yang diproyeksikan menghasilkan listrik sebesar 443 MW itu. Mulai dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan izin-izin lainnya melekat pada proyek di dalam kawasan lindung.

Dengan semua masalah ini, maka YEL menyarankan, agar proyek ini dihentikan saja. Atau pilih lokasi lain. Sebenarnya ada beberapa lokasi lain yang juga potensial, namun dengan dampak yang lebih minim, baik dari sisi lingkungan, teknologi dan juga efek sosial yang diterima masyarakat.

Sulit rehabilitasi

Desakan penghentian proyek PLTA Tampur sebelumnya juga sudah disuarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh melalui pemberitaan media. Ketua Divisi Advokasi Walhi Aceh, M Nasir mengingatkan pemerintah agar pembangunan yang dilakukan jangan sampai merusak hutan.

Disebutkan, dampak dari pembangunan akan sangat luas terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang makhluk hidup di dalamnya sangat beragam.

“Hutan yang sudah rusak akan sangat sulit direhabilitasi dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya kembali,” katanya.

Pembangunan fasilitas PLTA pasti akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan dan sejumlah bangunan pendukung. Ketika sudah ada jalan di dalam kawasan hutan, maka akses akan lebih mudah bagi pihak-pihak lain untuk melakukan perambahan. Sehingga kelestarian KEL akan semakin terancam.(zt/mm)

Comment