Kasus Alkes RSUD Batubara Mengambang

Alat Radiologi Tak Bisa Digunakan Pasien BPJS

Kasus dugaan korupsi alkes RSUD Batubara yang masih mengambang mengganggu pelayanan kesehatan dengan tidak dapat dioperasionalkannya fasilitas radiologi. (Foto: MEDANmerdeka/Zein)

BATUBARA – Kasus dugaan korupsi alkes RSUD Batubara menimbulkan dampak terhadap pelayanan. Salah satunya fasilitas radiologi yang kini tidak dapat digunakan karena belum adanya putusan inkrah (mengambang) di Kejaksaan Negeri Batubara.

Terganggunya pelayanan public ini juga diakui Direktur RSUD Batubara dr Jhon Lihar, MKS. “Radiologi ini adalah rekam medis pasien. Jika tidak ada rekam medis, maka pasien rawat inap yang menggunakan BPJS tidak bisa dilayani karena tidak bisa diklaim ke BPJS,” kata Dr Jhon, Kamis (13/2/2020) kepada medanmerdeka.com.

Oleh karena itu, RSUD Batubara selalu mengarahkan pasien untuk melakukan rekam medis radiologi ke RS Inalum. “Alat mereka juga ada, makanya kita arahkan ke Inalum agar bisa diklaim ke BPJS,” ujarnya.

Dengan dialihkannya rekam medis ke Inalum, maka secara otomatis pendapatan RSUD Batubara yang menjadi sumber PAD secara otomatis berkurang.

Dr Jhon tidak tau pasti kasus alkes yang dulu ditangani Polres Batubara yang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. “Police line sudah dibuka. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan, agar alat radiologi ini bisa kembali kita manfaatkan untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Secara lisan, kepolisian sudah merestui namun karena kasusnya sudah dilimpahkan maka pihak Pemkab masih menunggu keputusan Kejaksaan.

“Memang kondisi radionoli ini sudah kurang bagus. Makanya, kami pihak rumah sakit akan mengusulkan alat terbaru yang lebih baik lagi dengan alokasi APBD 2020,” jelasnya.

Dr Jhon berharap, Kejaksaan Negeri Batubara merestui permohonan digunakannya alat ini demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat Batubara. “Untuk tenaga ahli radiologi RSUD Batubara sudah siap,” ujarnya.