“Pungli” Pedagang Pasar Dwikora

Direksi PDPHJ dan Wali Kota Siantar Dilaporkan ke Kejari

Ketua ILAJ,Fawer Full Fander Sihite (Foto/Dok/MEDANmerdeka)
Ketua ILAJ,Fawer Full Fander Sihite (Foto/Dok/MEDANmerdeka)

SIANTAR - Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ),Sekda dan Wali Kota Pematangsiantar dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas dugaan korupsi dengan melakukan pungutan liar terhadap para pedagang Pasar Dwikora-Parluasan.

Ketua Institue Law of Justice  (ILAJ) atau Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ,Fawer Full Fander Sihite mengatakan, dugaan pungli terhadap pedagang dilakukan dalam proses penerbitan Kartu Ijin Pedagang (KIP) yang besarannya antara Rp5 juta hingga Rp10 juta.

"Dari data dan rekaman video serta investigasi yang kami lakukan, ada 3 direksi terlibat dalam pungutan liar terhadap pedagang Pasar Dwikora," ujar Sihite, Selasa (5/3/2019) kepada wartawan.

Sedangkan Sekda Pematangsiantar terindikasi terlibat sebagai ketua dewan pengawas PDPHJ, karena terkesan membiarkan terjadinya pungli tersebut.

Wali kota Pematangsiantar,menurut Sihite ikut dilaporkan karena sebagai pemilik perusahaan daerah melakukan rekrutmen direksi PDPHJ tidak selektif.

Kabag Humas Pemko Pematangsiantar, Hamam Sholeh yang dikonfirmasi terkait dilaporkannya direksi PDPHJ,Sekda dan Wali Kota Pematangsiantar ke Kejari mengaku sedang rapat."Bentar bang saya lagi rapat," kata Sholeh singkat.(mm)