DPRD Madina Kecewa, Pertemuan Komisi D DPRD Sumut & PT KHM Sebatas Forum

Medanmerdeka.com – Pertemuan Komisi D DPRD Sumut bersama PT Kapital Hutama Mining (KHM) yang difasilitasi Pemkab Mandailing Natal (Madina), Kamis kemarin menimbulkan kekecewaan bagi kalangan Komisi III DPRD Madina, disebabkan pertemuan tersebut hanya sebatas forum.

Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST selepas pertemuan mengatakan, kehadirannya di Kabupaten Madina terkait informasi adanya aktivitas liar yang mengakibatkan banjir bandang beberapa waktu lalu.

"Kunjungan kami kemari ada kaitannya informasi yang berkembang di masyarakat tentang peristiwa bencana banjir bandang yang lalu dan adanya aktivitas penambangan  liar, maka kami mengundang Perusahaan PT Kapital Hutana Mining untuk mengklarifikasi,” jelasnya.

Pertemuan yang dihadiri Bupati Dahlan dan Wakil Bupati, Sambung Sutrisno, pihak managemen PT KHM menyangkal sudah melakukan aktivitas pertambangan. “Mereka mengaku belum beraktivitas, masih sebatas menjaga lahan dan asset yang ada,” jelasnya.

Aktivitas pertambangan sambung Sutrisno terganjal perizinan Kementerian ESDM. "Mereka juga kesulitan mendapatkan izin dari kementerian ESDM, maka hasil pertemuan tadi, kami dari komisi D beserta Pemkab Madina dan akan menanyakan ke Kementerian ESDM apa yang menyebabkan adanya kesulitan dalam proses izinnya," kata Sutrisno.

Sementara itu, salah seorang managemen PT KHM bermarga Pasaribu yang hendak dikonfirmasi selepas pertemuan menolak dimintai keterangan."Bang tolong hargai kami, saya dan pimpinan saya sudah capek dan tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan," katanya sembari berlalu

LOKASI : Aktivitas Pertambangan PTKHM di Madina.(foto:ist/mm)
LOKASI : Aktivitas Pertambangan PTKHM di Madina.(foto:ist/mm)

Seharusnya pertemuan ini transparan, tidak sebatas dialog. Sebaiknya Komisi D DPRD Sumut turun melakukan sidak bersama-sama kita (DPRD Madina)ke lapangan PT KHM yang bergerak di bidang pertambangan emas ini. Sehingga semua transparan dan jelas, apakah benar sudah beraktivitas atau belum,” tegas Hatta USman Rangkuti SH, anggota Komisi III DPRD Madina, yang ditemui di tempat terpisah kepada medanmerdeka.com.

DPRD Madina, sambung Hatta selama ini tidak mampu berbuat banyak sesuai keinginan masyarakat, sebab tidak memiliki kewengan dalam melakukan pengawasan terhadap investor karena kewenangan ini berada di tingkat provinsi dan pusat.

“Sebagaimana keinginan masyarakat, seharusnya DPRD Sumut tidak hanya membahas di kantor, mari sama-sama kita dan libatkan media dan LSM untuk turun ke lapangan. Ayo sama-sama kita periksa, apakah benar belum ada aktivitas di tambang KHM,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh, PT KHM yang bergerak dibidang pertambangan emas di kawasan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina dituding sebagai pemicu banjir bandang beberapa waktu lalu di Kabupaten Madina. Sejumlah warga mengatakan, KHM sudah beroperasi dengan tampaknya sejumlah alat berat di lokasi pertambangan.(ir/mm)

(ir/mm)

Penulis:

Baca Juga