oleh

DPRD Simalungun Pertanyakan Dana Rp 5 M untuk KM Sinar Bangun

Medanmerdeka.com – DPRD Simalungun minta Pemkab membuat laporan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp5 miliar. Anggaran biaya tidak terduga (BTT) tersebut yang sebelumnya digunakan untuk membantu pencarian korban bencana KM Sinar Bangun yang tenggelam, Juni 2018 lalu di Danau Toba.

“DPRD Simalungun meminta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mudahalam Purba untuk membuat rincian penggunaan dana BTT dan pertanggung jawabannya,karena legislatif tidak pernah dilibatkan untuk berkoordinasi dalam penggunaannya,” tegas Wakil Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani selepas rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di gedung dewan,Pamatang Raya,Rabu (10/10/2018).

Politisi Golkar ini, Pemkab Simalungun untuk bekerja sesuai mekanisme dalam menggunakan anggarah. “Ke depan jangan lagi seperti ini dalam menggunakan anggaran derah. Harus jelas dulu paying hukumnya, agar tidak terjadi persoalan di belakang hari,” kata Timbul.

Padahal tambah Timbul sejumlah proyek pembangunan daerah terpaksa dibatalkan karena rasionalisasi anggaran tahun 2018,namun pemerintah daerah menggunakan anggaran hingga Rp 5 miliar tanpa jelas pertanggung jawabannya hingga saat ini.

Kepala BPBD Pemkab Simalungun,Mudahalam Purba dalam rapat dengan DPRD Simalungun,pada hari yang sama sebelumnya menyampaikan  seluruh penggunaan anggaran BTT untuk pencarian korban KM Sinar Bangun sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya.

“Sudah ada payung hukumnya dan jelas alirannya, kepada Polri dan TNI serta posko dan dapur umum,untuk mendukung pencarian korban KM Sinar Bangun,” sebut Mudahalam.(htp/mm)

Komentar

News Feed