Fraksi Demokrat Minta Jr Saragih Batalkan SK Pemberhentian Guru Non Sarjana

POLITISI Demokrat, Dadang Pramono.(foto:davis/mm)
POLITISI Demokrat DPRD Simalungun,Dadang Pramono.(Foto/MEDANmerdeka/dok)

SIMALUNGUN – Pemberhentian 992 guru ASN non sarjana Pemkab Simalungun dari jabatan guru fungsional, dinilai bertentangan dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 466/B/DU/2014,4890/C.C5/DS/2014,6963/DM/2014, tentang batas waktu pemenuhan kualifikasi akademis S1/D IV guru.

Anggota fraksi Demokrat DPRD Simalungun, Dadang Pramono mengatakan, dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat pengecualian penerapan kualifikasi sarjana dam D IV guru ASN.

"Pemberhentian 992 guru ASN non sarjana oleh Bupati Simalungun bertentangan dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga fraksi Demokrat minta SK pemberhentian guru tersebut dibatalkan ," tegas Dadang, Kamis (1172019).

Sebenarya, sambung Dadang, Demokrat mendukung dilakukannya kualifikasi akademik sarjana bagi guru ASN, sesuai undang-undang no 14 tahun 2005.

“Kita mendukung demi kemajuan. Tapi jangan bertentangan dengan aturan yang ada.Bukan karena adanya kepentingan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan undang-undang tersebut,” pungkas Dadang.

Dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan ada pengecualian penerapan UU no 14 tahun 2005. Bagi guru berusia 50 tahun pada 30 November 2013, atau sudah punya pengalaman 20 tahun dan sudah golongan IV atau memenuhi angka kredit kumulatif setara golongan IV tidak wajib memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV.

"Pemberhentian sementara 992 guru serta menunda pembayaran hak-haknya, jelas sudah menyalahi," kata Dadang.

Selain itu, politisi Demokrat ini mendesak Pemkab Simalungun untuk melakukan klarifikasi, alasan 992 guru ASN diberhentikan karena menindaklanjuti temuan BPK RI terkait pembayaran sertifikasi guru non sarjana tahun 2018.

"Setahu DPRD Simalungun, tidak ada hasil temuan BPK RI tahun 2018 soal pembayaran sertifikasi guru non sarjana, yang ada soal aset di Dinas Pendidikan.Jadi kita minta pemberhentian guru ASN tidak dilakukan semena-mena apalagi karena adanya kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun,Elpiani Sitepu usai konsultasi dengan Menteri Pendidikan awal Juli 2019 lalu,mengatakan, pemberhentian 992 guru ASN non sarjana menindaklanjuti temuan BPK terkait pembayaran sertifikasi guru yang belum sarjana,sehingga dinilai pemborosan dan melakasanakan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005.

Penulis: Davis
Editor: Redaksi

Baca Juga