oleh

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi PPID OPD Pemko Medan

Medanmerdeka.com – Wali Kota Medan H.T.Dzulmi Edin diwakili Kadis Komuniaksi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Zain Noval membuka acara Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis kemarin di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darusalam Medan.

Zain Noval menyatakan, informasi merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai proses pengembangan diri dan kehidupan bersosial. Bahkan, Informasi yang valid sangat penting untuk mengawal ketahanan nasional suatu bangsa.

“Kesempatan memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting bangsa yang demokratis dan sudah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Noval di hadapan seratusan peserta dari perwakilan kelurahan, kecamatan dan OPD jajaran Pemko  Medan.

Sambung Noval, kehadiran UU yakni bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi publik sehingga keterlibatan masyarakat dan media dalam proses penentuan kebijakan publik akan semakin tinggi. “Partisipasi seperti ini tentu mengharuskan tersedianya informasi valid bisa dipercaya,”  jelasnya.

Terkait hal ini, lanjut Noval, saat ini seluruh OPD di jajaran Pemko Medan sudah memiliki PPID, hanya saja belum berjalan dengan maksimal. “Awal Januari 2018 ini diharapkan semua PPID di jajaran Pemko agar berjalan dengan maksimal. Dan kegiatan ini salah satu upaya kita menambah pengetahuan dan wawasan soal PPID,” jelasnya.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Robinson Simbolon dari Komisi Informasi dan Ketua Ombusdman Sumut, Abyadi Siregar. Sedangkan moderator Drs Harunsyah MAP yang merupakan Kabid Statistik Dinas Kominfo Medan.

Abyadi memaparkan soal layanan informasi publik dari kaca mata pelayanan publik. Sedangkan Robinson Simbolon menerangkan soal keterbukaan informasi publik, berbagai mekanisme permintaan informasi publik, juga tentang sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Sumut.(oke/mm)

News Feed