Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Korupsi Solar Cell

MEDAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pascavonis onslagh tiga terdakwa korupsi proyek lampu penerangan jalan tenaga surya atau solar cell oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat.

Ketiga yang menghirup udara bebas itu yakni, Ketua Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa pada Pemkab Pakpak Bharat Kasiman Berutu, Pokja ULP Barang dan Jasa Pemkab Pakpak Bharat Sri Mulyani dan Sukardi Purba selaku Sekretaris ULP.

"Iya kita langsung kasasi atas vonis bebas majelis hakim untuk tiga terdakwa," kata JPU Polim saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2017).

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Irwan Effendi menganggap ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. "Mengadili, menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi dalam dakwaan primair. Membebaskan ketiga terdakwa dari dakwaan primair," ucap hakim Irwan Effendi di Ruang Tirta pada gedung Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (16/8) lalu.

Majelis hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan ketiga terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider bukan merupakan tindak pidana korupsi. Melainkan perbuatan dalam lapangan hukum administratif. "Melepaskan ketiga terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (onslagh). Memerintahkan ketiga terdakwa agar dibebaskan dari Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan," terang hakim.

Atas putusan tersebut, JPU Polim Siregar langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena dirinya menuntut ketiga terdakwa masing-masing selama selama satu tahun enam bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara‎.

Terpisah, penasihat hukum ketiga terdakwa, Berlin Purba mengapresiasi putusan hakim. "Ternyata masih ada keadilan di pengadilan (PN Medan) ini," cetus pria yang pernah menjadi jaksa ini

Sementara dalam berkas terpisah di persidangan yang sama, dua terdakwa lain divonis bersalah yakni mantan Kepala Bappeda Pemkab Pakpak Bharat, Mahadi Simanjuntak dan pihak rekanan yakni Wakil Direktur PT Mangun Coy, Eny Hardiningsih masing-masing selama satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.

Dari kerugian negara Rp 2,6 miliar, terdakwa Eny sudah membayar Uang Pengganti (UP) Rp 2 miliar. Sisa kerugian negara sebesar Rp 600 juta diperintahkan hakim agar dibayar terdakwa Eny dengan subsidair 2 bulan kurungan tambahan apabila tidak mampu dibayar.

JPU menuntut terdakwa Mahadi selama dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair enam bulan kurungan. Sedangkan Eny, dituntut selama satu tahun enam bulan penjara dan membayar denda Rp 75 juta subsidair enam bulan kurungan.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan mark-up pada ‎proyek lampu penerangan jalan tenaga surya dengan menggunakan ‎dana APBD Tahun 2012 senilai Rp 5,6 miliar.

Majelis hakim menanggap kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Oke)